Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/Biro Pers/Lukas/handout
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kondisi perekonomian 2020 sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis, 22 Oktober 2020.
Jokowi berujar inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Ia berujar keseimbangan pasokan dan permintaan menjadi sangat penting.
"Agar saat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan pada harga-harga," tutur Jokowi.
Karena itu, kata dia, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berfokus kepada tindakan pengendalian harga, namun juga menjaga daya beli masyarakat. Serta, memastikan para produsen, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pangan bisa bergerak.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Jokowi berujar pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat transfer tunai seperti Program Keluarga Harapan, BLT Tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, serta bansos produktif untuk bantuan modal UMKM. <!--more--> Presiden berharap berbagai skema bansos tersebut bisa meningkatkan produksi rumah tangga, menaikkan kembali permintaan dan akhirnya mendorong tumbuhnya pasokan. Ia berharap apa yang telah dilakukan pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD.
"Terutama, melalui belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM," ujar Jokowi. Ia juga meminta belanja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, mengutamakan penerapan produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.
