Menhub: Jokowi Pesan Agar Cuti Bersama Tak Berimbas pada Peningkatan Kasus Covid

Rabu, 21 Oktober 2020 19:11 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi pembicara dalam diskusi Forum A1 di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperoleh pesan khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengetatkan keamanan di sektor transportasi menjelang libur panjang 28-31 Oktober mendatang.

“Saat ratas, Presiden memberikan pesan agar libur cuti bersama ini tidak sampai menyebabkan satu penambahan peningkatan kasus Covid-19,” ujar Budi Karya dalam konferensi virtual pada Rabu petang, 21 Oktober 2020.

Dia mengakui ada kecenderungan kenaikan penumpang, baik di simpul angkutan udara maupun perkeretaapian, saat libur panjang tiba. Pergerakan penumpang di bandara, misalnya, yang semula hanya 40 persen dapat melonjak hingga mendekati 50 persen dari okupansi normal.

Kondisi yang sama diprediksi terjadi untuk angkutan kereta api dan darat. Ia memperkirakan rata-rata kenaikan frekuensi penumpang bisa mencapai 20-30 persen.

“Yang lebih banyak memang di angkutan jalan darat dan kereta api karena rata-rata pemudik ini ke Jawa,” kata Budi Karya.

Maka itu, Budi Karya memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan operator transportasi untuk meningkatkan protokol kesehatan menjelang masa libur panjang. Kementerian, kata dia, akan menggelar rapat pada Kamis, 22 Oktober, bersama operator pesawat, angkutan darat, dan kereta api.
<!--more-->
Melalui rapat itu, Budi Karya akan meminta masing-masing operator menambah frekuensi armadanya untuk mencegah membludaknya penumpang. “Karena sekarang kapasitas (frekuensi) baru 43 persen, mereka masih punya spare,” katanya.

Meski begitu, Budi Karya mengklaim penerapan kedisiplinan di angkutan massal secara umum sudah cukup baik. Pemerintah juga telah mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan menerapkan kapasitas angkut maksimal sebesar 70 persen untuk semua moda.

Di sisi lain, Budi Karya bakal berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio untuk memperketat pengawasan di daerah-daerah pariwisata. Mantan bos PT Angkasa Pura II (Persero) itu meminta adanya keterlibatan TNI dan Polri di kantong-kantong destinasi untuk menjaga ketertiban.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Luhut Sangat Khawatir Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Panjang Pekan Depan

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

43 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya