TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah mengantisipasi lonjakan kasus corona pada periode libur panjang akhir Oktober nanti. Ia tak ingin peningkatan angka pasien positif Covid-19 akibat libur cuti bersama pada Agustus lalu terulang kembali.

"Kita perlu membuat rencana untuk mengantisipasi hal ini," tutur Luhut saat menggelar rapat dengan kepala daerah seperti tertulis dalam keterangannya, Rabu, 14 Oktober 2020.

Jumlah pertambahan kasus Covid-19 setelah libur panjang Agustus lalu sempat mencapai 60 persen. Untuk menekan tingginya angka kasus penderita Covid-19, Luhut mengatakan pemerintah bakal menggencarkan pengetesan dan pelacakan penyebaran virus sembari menunggu masuknya vaksin.

Penasihat Menko Bidang Penanganan Covid Monica Nirmala mengatakan 80 persen kasus Covid-19 baru disebabkan oleh 20 persen orang yang terinfeksi virus corona. Penularan Covid-19 yang didominasi oleh segelintir orang ini disebut super spreaders.

"Mereka mampu menularkan virus kurang lebih dua hari sebelum timbul gejala hingga sepuluh hari setelah bergejala," ucapnya. Karena periode infeksius yang singkat ini, ia mengatakan pemerintah harus mempercepat respons untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan daerahnya sudah
menggencarkan pelacakan dan pengetesan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pemerintah setempat pun menyediakan fasilitas tes secara gratis untuk 8.000 spesimen per hari.

Adapun garda terdepan dari pelacakan dan pengetesan ini adalah puskesmas kecamatan. Maka itu, Anies mengatakan di setiap puskesmas terdapat digital tracer yang bertugas melakukan investigasi kasus dan menindaklanjuti semua kontak eratnya.

<!--more-->

Puskesmas juga memiliki koordinator lapangan yang terdiri atas 1.500 aparatur sipil negara dan relawan. Koordinator lapangan bertugas terjun langsung ke lokasi untuk menemui dan mendampingi pasien serta melacak kontak eratnya.

Walhasil dalam 14 hari terakhir, Anies mengklaim telah terjadi penurunan proporsi klaster perkantoran pasca-tes ditingkatkan. Di samping itu, DKI Jakarta juga menyediakan aplikasi Jakarta Terkini (JAKI) untuk melacak penyebaran virus dan melaporkan pelanggaran protokol kesehatan.
"Aplikasi tersebut sudah digunakan oleh lebih dari 800 ribu pengguna aktif di Jakarta," ucapnya.

Penurunan kasus Covid-19 juga tercatat di Bali. Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan penambahan angka pasien terinfeksi virus corona per hari di bawah 100 kasus. "Tingkat kesembuhan meningkat hingga 86.37 persen. Angka meninggal pun dapat dikendalikan menjadi di bawah lima persen," katanya.

Untuk mendukung kemajuan ini, Koster menekankan pentingnya layanan di rumah sakit, baik dari segi tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Selain itu, ia meminta Komando Daerah Militer (Kodam) dan Kepolisian Daerah (Polda) mengajak masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Misalnya, tertib menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. "Sayangnya, masih ada banyak kerumunan di Bali," katanya.

Adapun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan daerahnya sempat memiliki lima zona merah. Namun sejak 6 Oktober hingga 11 Oktober 2020, hanya tiga kabupaten atau kota yang tergolong area rawan penyebaran virus.

Untuk menekan penularan Covid-19, Ridwan Kamil alias Emil mengatakan Pemerintah Jawa Barat memanfaatkan QR Code Check-in bagi orang yang masuk ke gedung negara untuk mempermudah pengecekan. "Misalnya di Gedung Sate ada satu orang yang positif Covid-19, kita jadi bisa tahu siapa saja orang-orang yang ada di sana di waktu tersebut," ucapnya.

Baca: Vaksin dari Cina dan UEA Masuk November, Luhut Singgung Mitra dengan Rumah Sakit