Faisal Basri: Perpu Reformasi Keuangan Bukan Jawaban untuk Atasi Pandemi

Reporter

Tempo.co

Editor

Rahma Tri

Kamis, 1 Oktober 2020 20:55 WIB

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai Perpu Reformasi Sistem Keuangan bukanlah jawaban untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ia menilai, sektor keuangan saat ini masih solid. Sampai semester I-2020 sektor keuangan masih tumbuh positif yakni 6,48 persen meski di tengah pandemi COVID-19.

“Instrumen apapun ditambah, mau Perpu sepuluh itu tidak akan mampu mengatasi kemerosotan ekonomi,” kata Faisal Basri dalam diskusi daring Indef di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2020.

Faisal Basri mengatakan perbankan saat ini secara umum mengalami kelebihan likuiditas, yang dapat disimak dari kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11 persen pada Agustus 2020. Namun sebaliknya, ada juga bank kecil yang mengalami permasalahan likuiditas.

Salah satu solusinya, kata dia, bank besar yang kelebihan likuiditas dapat memberikan pinjaman kepada bank kecil yang kekurangan likuiditas dengan skema penjaminan kepada industri perbankan. “Dengan cara diperluas penjaminan ke perbankan tidak hanya kepada nasabah tapi juga antarbank,” kata Faisal Basri.

<!--more-->

Advertising
Advertising

Mencermati beberapa indikator itu, Faisal Basri menilai kunci utama bukan di sektor keuangan namun mengatasi akar utamanya yakni mengatasi Virus Corona. “Kuncinya bukan di sektor keuangan, kuncinya adalah mengatasi COVID-19 ini, sampai sekarang COVID-19 belum ada strategi jangka pendek dan menengah,” kata dia.

Ia pun mengibaratkan rencana merevisi UU Bank Indonesia termasuk Perpu Reformasi Sistem Keuangan ketika pandemi COVID-19 sama dengan merenovasi rumah ketika terjadi badai yang belum selesai. Adapun saat ini, ia menilai Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia mulai frustasi mengelola ekonomi. “Karena mereka tidak punya kuasa mengontrol dan melakukan apa pun dalam mengatasi sumber masalah, yakni Covid-19,” Faisal Basri menambahkan.

Faisal mencontohkan, per kemarin pemerintah melakukan testing Covid-19 kepada 12 ribu orang per 1 juta penduduk. Bagi dia, angka itu hanya lebih tinggi dari 12 negara di dunia dengan angka kasus di atas 10 ribu. “Sudah begitu habis-habis uang buat testing, contact tracing lemah,” tutur dia.

Sehingga, menurut Faisal, yang harus dilakukan segera adalah mengatasi pagebluk tersebut. Sebab, jika pandemi corona tidak ditangani, maka semua sektor bakal terhempas. “Saya rasa yang dipentingkan bukan perpu macam-macam ini, tapi perpu mengatasi Covid-19 secara tuntas. Diperlukan panglima perang yang sigap.”

IHSAN RELIUBUN | ANTARA

Baca juga: Jokowi: Fokus Utama Penanganan Kesehatan, Ekonomi Akan Mengikuti

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

2 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

5 hari lalu

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

5 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

7 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

8 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

9 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya