Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menilai isu pengalihan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali ke Bank Indonesia telah mengganggu pasar keuangan domestik dan kepercayaan investor.
"Saya kira sangat mengganggu karena perubahan-perubahan itu membuat investor tidak yakin bahwa Indonesia kok tidak strict berpijak pada undang-undang. Selalu ada excuse untuk mengubah suatu kebijakan yang tidak long term, tidak bersifat jangka panjang," ujar Fathan dalam diskusi publik bertema "Masa Depan Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan" di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Fathan menuturkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Tanah Air saat ini sudah ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari keempatnya, hanya LPS yang tidak memiliki hak suara.
"Saya kira empat sektor ini terus kita buat simulasi supaya bisa mengambil keputusan. Jadi problemnya bukan di kelembagaan, tapi di pengambilan keputusan, di koordinasi," kata Fathan.
Pemerintah sendiri saat ini tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan untuk mengantisipasi krisis keuangan akibat pandemi, dengan penguatan pada BI, OJK dan LPS.
Harusnya penguatan tersebut bukan diatur di dalam Perppu namun dalam Omnibus Law Sistem Keuangan. Namun, ia memaklumi jalan yang diambil pemerintah yaitu Perppu karena pandemi Covid-19 membutuhkan kecepatan di luar kondisi normal.
"Jangan sampai solusi atau obat yang ditawarkan ini hanya untuk lima tahun, jadi kita harus bicara jangka panjang. Katakanlah kalau pandemi selesai, kita nanti berpikir berbeda lagi, nanti Perppu lagi. Nanti lembaga di Senayan jadi tidak ada fungsinya," ujar Fathan.
Sementara itu terkait amandemen UU BI yang diinisiasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Fathan menyebutkan hal tersebut baru sekadar konsep dari tenaga ahli DPR dan belum dimintakan pendapat kepada semua fraksi. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir hal tersebut akan mengganggu independensi bank sentral.
"Saya kira soal independensi kita tidak usah khawatir. Kita tetap jaga, DPR juga bersama pemerintah dan teman-teman stakeholder saya kira committed untuk menjaga independensi BI," ujar Fathan.
