TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi optimistis pengadaan lahan untuk proyek kereta api Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan bisa rampung rampung Desember 2020.

Untuk mempercepat proses pengadaan di lahan yang tidak disetujui masyarakat dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, Budi mengusulkan agar jumlah hakim yang ditugaskan menangani perkara ini bisa ditambah.

"Para hakim di sana sudah bekerja dengan sangat baik, namun kalau memungkinkan bisa ditambah," kata Budi dalam rapat evaluasi pembebasan lahan proyek ini, seperti yang dimuat dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 13 September 2020.

Menanggapi usulan itu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung (MA) Soltoni Mohdally mengatakan pihaknya siap membantu kendala-kendala dan hambatan di lapangan. "Dalam masalah penambahan klaim akan segera kami bantu urus ke MA," kata dia.

Soltony juga mengatakan jika ada hal lain yang menjadi tanggung jawab mereka, maka Ia meminta pemerintah untuk tidak ragu melaporkan. "Akan segera kami sampaikan kepada pimpinan," kata dia.

<!--more-->

KA Makassar-Parepare masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Groundbreaking proyek ini dimulai 12 Agustus 2014 di zaman Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pembangunannya dilanjutkan dan masuk dalam proyek strategis nasional. Proyek kereta pertama di Pulau Sulawesi ini dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU.

Adapun rapat ini dipimpin Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Dalam rapat ini, Ia mengatakan kalau ada masalah-masalah dalam pengadan lahan, tapi sudah sesuai dengan UU, maka tinggal dilaksanakan saja. "Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, herus cepat dan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Menhub Tak Akan Tingkatkan Kapasitas Angkut KRL dalam Waktu Dekat

FAJAR PEBRIANTO