TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan terus mencoba merangsang keterlibatan pemodal swasta dalam berbagai proyek pengembangan prasarana angkutan darat. Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, mengatakan penjajakan pasar alias market sounding tawaran kerja sama pengelolaan (KSP) proyek di lembaganya bakal kembali diadakan pada pekan ketiga bulan ini.

Proses itu sudah berjalan sejak pertengahan tahun lalu dan sempat terhadang masa pandemi. “Kita akan mulai lagi, saat ini yang paling duluan adalah revitalisasi terminal tipe-A,” ucapnya kepada Tempo, Rabu 9 September 2020.

Bermaksud menghemat anggaran dan pengerahan sumber daya dari pusat ke daerah, direktorat jenderal perhubungan darat Kementerian Perhubungan mulai gencar mengupayakan keterlibatan badan usaha swasta dalam pengerjaan proyek selama dua tahun terakhir.

Sejak tahun lalu, Kemenhub sudah menerapkan skema ini untuk proyek besar, seperti jalur kereta Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan dan pengembangan Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur.

Di sektor darat, bentuk proyek yang ditawarkan beragam, mulai dari pengembangan terminal bus eksekutif,pengembangan balai pengujian laik jalan dan sertifikasi, serta tawaran swakelola unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB). Dari jajaran proyek yang dijajakan sejak pertengahan 2019, kata Risal, baru tawaran KSP Terminal Ahmad Sanusi di Sukabumi, Jawa Barat, yang akan masuk lelang dalam waktu dekat.

“Dengan nilai hampir Rp 800 miliar,” ucapnya. “Nanti disusul proyek terminal di Pekalongan yang baru masuk daftar KSP.”

<!--more-->

Alih-alih hanya mendukung revitalisasi layanan, Risal memastikan calon investor juga disuguhi berbagai opsi baru pemanfaatan lahan. Untuk terminal tipe-A, dia mencontohkan, pemodal bisa membangun ulang kawasan dengan desain unsolicited alias prakarsa sendiri.

Ada juga opsi KSP hanya di sebagian lahan, serta fleksibiltas pembangunan fasilitas sesuai perubahan pola pergerakan penumpang. “Di Pekalongan terminal dikembangkan dengan APBN, dan swasta bisa membangun gedung pertemuan, pusat usaha kecil menengah, dan sebagainya,” ucap dia.

Pola yang sama diterapkan untuk tawaran KSP UPPKB alias jembatan timbang. Saat ini terdapat 80 dari total 141 jembatan timbang milik Kemenhub yang masuk daftar penawaran. Menurut Risal, terdapat 50 aset dari jumlah tersebut yang tak lagi bisa dioperasikan.

“Ada 50 yang harus relokasi dan 10 harus tutup,” katanya. “Yang tutup ini ditawarkan ke swasta agar bisa dijadikan terminal barang atau rest area.”

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, memastikan terus menjajaki peluang keterlibatan calon investor untuk proyek lembaganya. “Sementara KSP berjalan di Sukabumi dan Pekalongan dulu, pengembangan yang lain masih bisa dengan APBN.”

<!--more-->

Direktur Utama PT Lookman Djaja Logistics, Kyatmaja Lookman, menilai swasta selalu menimbang tingkat rate of return atau pengembalian investasi di setiap proyek. Dari tawaran prasarana darat sejauh ini, hanya revitalisasi terminal yang berpeluang dilirik. “Karena ada konsep ‘mix use’ alias bisa untuk pengembangan proyek lain seperti transit oriented development,” ujarnya kepada Tempo.

Berbisnis di bidang jasa ekspedisi, Kyatmaja yakin proyek jembatan timbang sulit dilirik karena fungsinya yang condong sebagai alat penegakan hukum. “Tak ada sumber pendapatannya.”

Chief Executive Officer Toll Road Business Astra Infra, Krist Ade Sudiyono, mengatakan kalangan swasta membutuhkan ketegasan pemerintah sebelum ikut mengerjakan atau mengelola proyek infrastruktur. “Harus cepat mengambil keputusan agar tak berlarut-larut, semisal dalam proses pembebasan tanah atau pemberian kompensasi.”

Baca juga: Mulai Pulih, Volume Angkutan Barang KAI Meningkat Jadi 3,9 Juta selama Agustus

YOHANES PASKALIS