TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak segan-segan mengganti para direksi BUMN yang tak disiplin menjalankan instruksi. Salah satu instruksi itu adalah patuh tidak melakukan atau menerima suap.

"Di 2020 bulan Februari makanya kita mengeluarkan syarat untuk BUMN harus patuh supaya tak ada suap. Jadi itu intinya dan itu bagian KPI (Key Performance Index), karena suap tak boleh ditoleransi," kata Erick saat di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Erick mengungkapkan, ada tiga instruksi yang diterbitkan demi menjalankan transformasi, good corporate governance (GCG), dan transparansi di BUMN. Tiga instruksi ini untuk mendukung manajemen anti suap di lingkungan perusahaan plat merah.

Pertama, surat edaran mengenai larangan pemberian dan membawa hadiah pada rapat-rapat di perusahaan BUMN. Kedua, mengenai tak ada tender penunjukan langsung BUMN pada proyek-proyek tertentu.

Ketiga, direksi harus melaksanakan Standar Manajemen Mutu ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). "Kami memastikan agar tidak ada tender penunjukan secara langsung. Kalau BUMN nggak punya kapabilitas, apalagi hanya trading, itu enggak boleh," ucap Erick.

<!--more-->

Erick pun mengaku sudah menggandeng dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penerapan manajemen anti-suap di BUMN. Karena menurut catatannya, baru ada 53 persen perusahaan BUMN yang baru menjalankan ISO 37001.

"Saya mau targetin semua direksi (perusahaan BUMN) harus melakukan ISO 37001 itu. Kalau enggak delivered, itu bagian dari KPI dan mereka harus bertanggung jawab atas (rela dicopot)," kata Erick Thohir.

Sebelumnya Erick Thohir menegaskan tidak ada rencana pergantian direksi maupun komisaris PT Pertamina (Persero) meski perseroan mencatatkan kerugian sekitar Rp 11 triliun pada semester I-2020. Malah, dia menilai kinerja Pertamina dinilai lebih membaik dari pada perusahaan migas lainnya dalam pandemi Covid-19.

"Pertamina kan ruginya kelihatan, kalau kita perbandingkan dengan Exxon dengan Eni (Eni S.p.A, perusahaan migas multinasional Italia), jauh lah. Justru, perusahaan yang lain itu jauh lebih rugi dari Pertamina," kata Erick.

Ia lalu menyebutkan selama ini berprinsip agar jajaran direksi perusahaan tidak perlu dirombak selama kinerjanya baik. "Saya prinsipnya angkat direksi jangan diganti-ganti. Kan, saya di awal sudah bilang selama KPI-nya tercapai, terus dibilang Pak Erick pilih kasih main pecat-pecat saja, nggak loh."

Baca juga: Pertamina Blak-blakan Soal Rugi Rp 11 Triliun di Semester I 2020