TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, bakal ada 30 juta dosis vaksin Covid-19 diperoleh dari perusahaan G42 asal Uni Emirat Arab (UEA) dan perusahaan Sinovac asal Cina.

Erick Thohir menyebutkan dua BUMN yakni PT Bio Farma (Persero) dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. terus menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan Cina dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengadaan vaksin.

"Kalau satu orang memerlukan dua dosis, maka 15 juta orang yang akan divaksin di akhir 2020, kalau uji klinisnya berjalan dengan baik," kata Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 27 Agustus 2020.

Erick juga menjelaskan, pembagian vaksin yang nantinya diberikan kepada masyarakat, di mana, vaksin akan disuntik sebanyak dua kali kepada satu orang. Adapun jeda pemberian vaksin diberikan selang dua sepekan. "Sebagai catatan, vaksin untuk Covid-19 yang ditemukan hari ini jangkanya masih enam bulan sampai dua tahun," ujarnya.

Lebih jauh, Erick mengatakan, uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan. Bahkan, dia menyebut rencana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan mengambil sejumlah langkah strategis di sektor kesehatan untuk mencegah penyebaran virus dan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada 2021.

Salah satunya dengan memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk memperoleh vaksin lebih banyak lagi. "Di tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih me-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," kata Erick.

<!--more-->

Erick juga mengaku sudah memiliki sejumlah rencana terkait dana dalam program vaksinasi tersebut. Untuk usulan pertama, Erick mengusulkan pemberian vaksin secara gratis kepada masyarakat tak mampu berdasarkan data BPJS Kesehatan menggunakan APBN. "Bahwa nanti ada istilahnya ada vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa dilakukan di awal tahun depan."

Lalu usulan kedua, kata Erick, memberlakukan harga kepada masyarakat yang mampu membayar vaksin mandiri. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.

"Jadi memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu kira-kira gratis, tapi dengan tingkat daya beli berapa itu bayar karena ini bagian dari kita coba menekan dari cashflow yang ada di pemerintah," ucap Erick.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan vaksin Covid-19 akan tersedia pada Januari 2021. Pemerintah akan memproduksi vaksin mulai Desember 2020.

"Semuanya memang masih berada pada kondisi sulit karena pandemi Covid-19, karena virus korona. Kita mungkin Insya Allah nanti akan kembali pada posisi normal setelah penduduk semuanya divaksinasi," kata Jokowi di hadapan para pelaku usaha mikro di Aceh pada Selasa, 25 Agustus 2020.

EKO WAHYUDI l EGI ADYATMA

Baca juga: Gandeng UEA, Erick Thohir Jelaskan Pembagian Tugas Indo Farma dan Kimia Farma