Triputra Agro Persada Gandeng YKAN Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Kamis, 27 Agustus 2020 10:56 WIB

Senior Estate Manager PT Yudha Wahana Abadi (YWA) Karina Sembiring (kiri) dan Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Ir. Heri Suparno (kanan) bersama tim Yayasan Konservasi Alam Nusantara(YKAN) sedang melakukan kunjungan di area HCV YWA di Desa Merapun di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dokumentasi oleh YKAN

TEMPO.CO, Jakarta - Triputra Agro Persada Group (TAP Group) bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN mengembangkan manajemen pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terpadu melalui pendekatan Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP).

“Melalui pendekatan SIGAP, kami membantu memperkuat tata kelola desa, mendukung pembangunan desa yang selaras dengan alam, memperkuat hak kelola masyarakat, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan,” ujar Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto dalam keterangan resmi, Rabu, 26 Agustus 2020.

Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) TAP Group dalam memajukan praktik pengelolaan kawasan hutan yang lestari yang memberikan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis.

Program ini akan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama dimulai dari bulan Juli 2020 hingga Juni 2021, di dua kampung binaan anak perusahaan TAP Group, yaitu PT Yudha Wahana Abadi (YWA). Kedua kampung binaan itu adalah Kampung Merapun dan Kampung Muara Lesan, yang terletak di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Direktur Utama TAP Group, Tjandra Karya Hermanto menjelaskan program DMPA bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di desa binaan dengan mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pendekatan aset dan perlindungan lingkungan hidup.

“Diharapkan, masyarakat bisa menemukan potensi dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang baru dengan tetap menjaga lingkungan hidup sehingga menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar,” kata Tjandra.

Pendekatan ini berfokus pada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam, sekaligus meningkatkan mata pencaharian melalui kegiatan ekonomi alternatif di luar kawasan hutan.

Kerja sama kedua organisasi ini selaras dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dari PBB, yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan serta mewujudkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Selain itu tujuannya adalah menciptakan pendidikan bermutu, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, penanganan perubahan iklim, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Di samping itu juga mendukung pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan yang dicanangkan melalui Pembangunan Kaltim Hijau oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Visi ini pula yang diemban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan mengedepankan kesejahteraan warganya.

Pemkab Berau telah mengadopsi pendekatan SIGAP menjadi Program SIGAP Sejahtera yang berhasil membantu meningkatkan Indeks Desa Membangun. Sebagai catatan, dari 99 kampung di Kabupaten Berau, sejak 2018 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal.

GABRIEL ANIN | RR ARIYANI

Baca juga: Bank Dunia: Kerugian Kebakaran Hutan RI Setara 0,5 Persen PDB

Berita terkait

Aliansi Kecam Kehadiran Industri Plastik dan Kimia dalam Delegasi Indonesia untuk Negosiasi Perjanjian Plastik

9 hari lalu

Aliansi Kecam Kehadiran Industri Plastik dan Kimia dalam Delegasi Indonesia untuk Negosiasi Perjanjian Plastik

Kehadiran itu membahayakan tujuan perjanjian, yaitu mengatur keseluruhan daur hidup plastik untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

12 hari lalu

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

Hibah untuk lebih kuat bertahan dari cuaca ekstrem ini disebar untuk 80 proyek di AS. Nilainya setara separuh belanja APBN 2023 untuk proyek IKN.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

12 hari lalu

DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.

Baca Selengkapnya

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

20 hari lalu

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

Sebanyak 25.000 turis dievakuasi saat kebakaran hutan di Pulau Rhodes, Yunani, pada 2023, mereka akan mendapat liburan gratis.

Baca Selengkapnya

BRIN Kembangkan Metode Daur Ulang Baterai Litium Ramah Lingkungan

30 hari lalu

BRIN Kembangkan Metode Daur Ulang Baterai Litium Ramah Lingkungan

Peneliti BRIN tengah mengembangkan metode baru daur ulang baterai litium. Diharapkan bisa mengurangi limbah baterai.

Baca Selengkapnya

BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

45 hari lalu

BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

Dari data BNPB, kasus kebakaran hutan dan lahan mulai mendominasi di Pulau Sumatera sejak sepekan terakhir.

Baca Selengkapnya

Mengenal Antropomorfisme, Sifat Manusia yang Memberikan Empati ke Sekitarnya

46 hari lalu

Mengenal Antropomorfisme, Sifat Manusia yang Memberikan Empati ke Sekitarnya

Antropomorfisme memiliki arti pengenalan ciri-ciri manusia hingga empati kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati.

Baca Selengkapnya

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

49 hari lalu

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

Jumlah titik panas terus meningkat di sejumlah daerah. Karhutla tahun ini dinilai lebih berisiko tinggi seiring penyelenggaraan pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

50 hari lalu

Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Masyarakat adat suku Awyu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam sengketa izin lingkungan perusahaan sawit PT ASL di Boven Digoel, Papua Selatan.

Baca Selengkapnya

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

50 hari lalu

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.

Baca Selengkapnya