Faisal Basri: Pemerintah Tak Serius Urus Virus, Komite Kebijakan Ekonomi Melulu

Editor

Rahma Tri

Rabu, 26 Agustus 2020 12:26 WIB

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap pemerintah tidak serius mengurus virus Covid-19. "Kita lihat komite kebijakan isinya ekonomi melulu, kecuali Menteri Kesehatan," kata Faisal dalam diskusi virtual, Rabu, 26 Agustus 2020.

Dia menuturkan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, wakil ketua oleh tiga menteri koordinator, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick juga sekaligus menjabat Ketua Pelaksana. Selain itu juga ada dua sekretaris eksekutif dari ekonomi, yaitu Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan pengusaha Raden Pardede.

"Satgas penanganan covid, dulu Gugus Tugas bertanggungjawab pada presiden, sekarang bertanggungjawab kepada Erick Thohir. Ini jadi sub koordinasi penanganan virusnya. Sekarang semua ekonomi," ujar Faisal Basri.

Karena itu, dia menduga, Indonesia akan mengalami persoalan yang lebih berat dibanding negara lain. Jika negara lain nantinya pulih dari penyebaran Covid-19, menurutnya, Indonesia baru akan belakangan.

Tidak seriusnya penanganan virus Covid-19 itu, kata Faisal, berdampak pada sisi permintaan. Dia mengatakan tidak hanya pendapatan masyakat yang terkikis, sehingga mengakibatkan kemerosotan konsumsi rumah tangga. Lebih daripada itu, terjadi pula perubahan pola konsumsi dan perilaku.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Pendapatan masyarakat saat ini, kata Faisal Basri, lebih banyak dialokasi untuk tabungan atau berjaga-jaga dan investasi meningkat. "Jadi orang cenderung jaga-jaga karena melihat pemerintah tidak confident, tidak becus ngurusin virus, jadi mereka keep income untuk tidak konsumsi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar penanganan kesehatan dan ekonomi di Tanah Air harus dalam komposisi yang seimbang. “Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, walikota, ini harus pas betul ada balance ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Inilah sulitnya,” kata Presiden Jokowi di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 25 Juni 2020 silam.

Menurut Jokowi, kondisi global saat ini lebih berat dari depresi 1930. Oleh karena itu, dalam mengelola manajemen krisis membutuhkan keseimbangan yang harus sangat pas antara mengendalikan pandemi dan menekan dampak krisis ekonomi.

“Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tapi kesehatan menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tapi ekonomi jadi sangat terganggu,” kata Jokowi.

HENDARTYO HANGGI | BISNIS

Baca juga: Faisal Basri Ingatkan Ekonomi RI Berpotensi Turun Kelas

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

6 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

7 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

7 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23, Serba-serbi Peluang Timnas Indonesia menuju Final

15 jam lalu

Piala Asia U-23, Serba-serbi Peluang Timnas Indonesia menuju Final

Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan laga semifinal Piala Asia U-23, pada Senin, 29 April 2024

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

19 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya