TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pemerintah kecewa dengan langkah Shell Upstream Overseas Ltd yang akan mundur dari proyek pengembangan Blok Masela.

"Ketika Shell menghadap ke menteri dan melaporkan itu, kami mendapatkan arahan dari pemerintah untuk kirim surat, barangkali dua kali atau tiga kali ke Shell. (Kami) menyampaikan bahwa pemerintah merasa kecewa dengan langkah yang diambil Shell," ujar Dwi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 24 Agustus 2020.

Dwi mengungkapkan, isu hengkangnya Shell dari Blok Masela sudah terdengar pada tahun 2019. Namun, kala itu perusahaan energi asal Eropa tersebut mengatakan bahwa rumor itu tidak benar. Namun ternyata, setelah waktu berlalu Shell pun melaporkan niatannya tersebut kepada pemerintah.

"Kami mendorong, kalau iya maka kami minta secepatnya agar tidak mengganggu proses proyek dan sebagainya. Lalu keluar lah jawaban Shell yang disampaikan bahwa itu merupakan kewajiban terhadap anggota konsorsium," ujar Dwi.

Dwi melanjutkan, proses divestasi 35 persen hak partisipasi Shell Upstream Overseas Ltd di Blok Masela membutuhkan waktu sekitar 18 bulan. "Mudah-mudahan, seperti yang disampaikan Shell, divestasi ini membutuhkan waktu sekitar 18 bulan," ujar dia.

Terkait divestasi tersebut, Shell telah mengajukan izin pembukaan data yang sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Meskipun Shell berencana hengkang dari pengembangan proyek tersebut, Dwi mengatakan Inpex sebagai operator tetap berkomitmen dalam pengembangan lapangan abadi tersebut. "Shell pun menyampaikan bahwa selama masih berada dalam konsorsium, maka Shell berkomitmen mendukung proyek Abadi Masela."

Baca juga: Shell Dikabarkan Hengkang dari Blok Masela, Sikap Bos SKK Migas?