Cegah Resesi, Jokowi: Jangan Sampai Investasi Tumbuh Minus di Atas 5 Persen

Reporter

Bisnis.com

Senin, 24 Agustus 2020 11:25 WIB

Presiden Jokowi mengenakan baju adat Sasak saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara khusus meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menjaga pertumbuhan investasi pada kuartal ketiga tahun ini. Pasalnya hal itu merupakan satu kunci untuk menjaga perekonomian Indonesia agar tidak jatuh ke jurang resesi.

“Selain konsumsi domestik hanya satu yang penting lagi, jangan sampai investasi tumbuh minus di atas 5 persen. Kemarin minus 8. Usahakan betul-betul bisa, kalau tidak bisa plus, ya jangan sampai di atas 5 minusnya,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.

Presiden mengatakan dalam hal itu Kepala BKPM telah menyanggupi untuk merealisasikan investasi sebesar Rp 213 triliun. Dengan demikian, besar harapan Jokowi angka tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Jokowi menjelaskan saat ini sulit untuk mendorong dari sisi ekspor, karena pasarnya terbatas. Seperti diketahui, negara-negara di dunia juga tengah dalam tekanan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, konsumsi domestik per Juli 2020 pun terlihat stagnan. Hal ini ditenggarai oleh penerimaan pajak pada periode tersebut.

“Karena terkendala restoran hanya buka 50 persen, daerah wisata, okupansi hotel belum bisa tinggi, enggak apa-apa, tapi harus ada jurus yang lain yang bisa kita lakukan dengan meningkatkan investasi agar di kuartal ketiga bisa mengungkit,” kata Presiden.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang ekonomi Arif Budimanta menilai Indonesia belum mengalami resesi ekonomi. Namun, hal ini akan sangat tergantung dengan kondisi triwulan ketiga.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan konsensus global resesi ekonomi terjadi bila sebuah negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal secara berurutan.

Pertumbuhan harus dihitung dengan perbandingan tahun lalu (yoy) bukan secara kuartalan (qtq).

“Indonesia masih bisa menghindari resesi jika pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal III ini secara tahunan dapat mencapai nilai positif,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik Badan (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen (yoy). Presiden mengatakan bahwa satu sektor yang terkontraksi cukup dalam adalah pariwisata dan penerbangan.

Arif melanjutkan, pada kuartal pertama tahun ini Indonesia masih tumbuh positif, yakni 2,97 persen yoy. “Dan di kuartal III kita punya peluang kembali ke level positif setelah bergeraknya lagi aktivitas perekonomian dengan protokol adaptasi kebiasaan baru,” ungkapnya.

Adapun, kata Arif, Indonesia harus bangkit dengan mengoptimalkan potensi ekonomi di dalam negeri. Konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan mendorong pertumbuhan investasi domestik.

BISNIS

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

14 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

20 jam lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya