Trending Bisnis: Sri Mulyani Merinding karena Lagu hingga Ancaman Omnibus Law
Reporter
Tempo.co
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Senin, 17 Agustus 2020 06:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Ahad, 16 Agustus 2020, dimulai dari lagu yang membuat Sri Mulyani menangis, harapan Sri Mulyani menjadi dosen dan omnibus law yang dikhawatirkan mengancam perusahaan listrik nasional.
Selain itu, berita lainnya adalah catatan positif Fitra soal APBN 2021 yang disampaikan Jokowi. Berikut berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Ahad kemarin:
1. Sri Mulyani Mengaku Merinding dan Mata Berair Jika Mendengar Lagu Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita mengenai sebuah lagu yang sempat membuatnya merinding. Lagu tersebut adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sri Mulyani mengaku sempat merinding kala mendengar potongan lagu tersebut, khususnya pada bait, "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya."
"Kemarin minggu lalu kami ada event, sebelum acara kami bernyanyi Indonesia raya kan. Bagian, 'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya," waktu nyanyi itu terus saya merinding sendiri di bulu kuduk saya dan di tangan saya. Tiba-tiba merinding dan mata saya mau berair," ujar Sri Mulyani.
<!--more-->
2. Ditanya Susi Pudjiastuti Pilih Dosen atau Pejabat Negara, Jawaban Sri Mulyani?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang dengan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara 'Susi Cek Ombak'. Dalam kesempatan itu, Susi mengajukan pertanyaan cepat yang harus dijawab oleh Sri Mulyani.
"Rapid Question adanya di acara 'Susi Cek Ombak' yang mencoba menguji reaksi saya atas pertanyaan tak terduga," ujar Sri Mulyani dalam sebuah video di akun resmi instagram resminya, @smindrawati, Sabtu, 15 Agustus 2020.
Setidaknya ada empat pertanyaan cepat yang dilontarkan kepada Sri Mulyani yang termuat dalam video tersebut. Pertama, Susi bertanya kepada bekas Direktur Bank Dunia itu mengenai pilihan menjadi dosen atau pejabat negara. "Pilih dosen atau pejabat negara?" tanya Susi.
3. Serikat Pekerja PLN Sebut Omnibus Law Ancam Perusahaan Listrik Nasional
Serikat Pekerja dan Buruh di sektor ketenagalistrikkan terus menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (DPP SP PLN) Persero Muhammad Abrar Ali menyebut RUU Cipta Kerja akan membuat ekonomi masyarakat lebih terpuruk.
Sebab di dalam RUU ini, kata dia, terdapat pasal-pasal yang berpotensi menyebabkan listrik dikuasai oleh pihak swasta atau asing. "Jika listrik tidak lagi kuasai oleh negara, maka hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan tarif listrik, sehingga harga listrik akan mahal,” kata Abrar dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2020.
Menurut dia, hal itu sangat bertentangan dengan konstitusi dan membahayakan kedaulatan Negara Republik Indonesia.
<!--more-->
4. Catatan Positif Fitra Soal RAPBN 2021 yang Disampaikan Jokowi
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Misbah Hasan mengatakan hal positif yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 adalah anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp 104,2 triliun.
"Sektor pertanian patut mendapat support lebih karena terbukti mampu berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah potensi resesi ekonomi," kata Misbah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2020.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan pemerintah menganggarkan Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan pada RAPBN 2021.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.