Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020. Rapat beragendakan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI, dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas keterangan Pemerintah terhadap kerangka ekonomi macro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tanun anggaran 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya asas keselamatan rakyat di masa pandemi Covid-19 saat ini. Karena itu, kata Puan, berbagai upaya dan kebijakan negara untuk menyelamatkan rakyat harus didukung dari semua pihak.
"Namun di sisi lain, rakyat juga menuntut kinerja pemerintah yang optimal," kata Puan dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/DPD/MPR di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Rakyat, kata dia, ingin pemerintah bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat. Lalu membantu rakyat dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia.
Berbagai pernyataan ini disampaikan Puan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Puan berpidato sebelum Jokowi menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya.
Puan juga menyinggung Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 atau yang dulu dikenal sebagai Perpu Corona. Lewat beleid ini, kata dia, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Di depan Jokowi, Puan juga mengatakan bahwa adaptasi kebiasaan baru di tengah Covid-19 menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah, kata dia, diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif.
Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung berbagai kekurangan yang masih perlu terus diperbaiki. Kekurangan itu tersebar, mulai dari pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, jaminan dan perlindungan sosial, hingga regulasi untuk menyelaraskan otoritas kebijakan fiskal dan moneter.
