Ganti Bos Asabri, Erick Thohir Disebut Sering Konsultasi dengan Prabowo Subianto
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 6 Agustus 2020 10:54 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, membeberkan peran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pergantian Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri.
Dahnil mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir acap berkonsultasi dengan Prabowo terkait perombakan kursi pimpinan perusahaan pelat merah ini. "Menteri BUMN tentu banyak berkonsultasi dengan Menhan Prabowo Subianto," kata Dahnil saat dihubungi Tempo pada Kamis, 6 Agustus 2020. "Beliau (Prabowo) bersepakat dengan Menteri BUMN diperlukan adanya penyegaran di Asabri agar tata kelolanya lebih baik di masa yang akan datang."
Erick Thohir resmi mencopot Direktur Utama Asabri periode 2016-2020, Sonny Widjadja dari jabatannya pada 4 Agustus 2020. Sonny digantikan oleh Wahyu Suparyono.
Dahnil memastikan, Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang secara teknis berkaitan dengan Asabri mendukung upaya Erick Thohir. Menurut Dahnil, Prabowo memandang perbaikan manajerial dan tata kelola manajemen saat ini sangat dibutuhkan oleh entitas tersebut.
"Pak Prabowo ingin manajemen Asabri lebih prudent (hati-hati) dalam mengelola dana prajurit, dan ASN, TNI," tuturnya. Di samping itu, Prabowo, kata Dahnil, berharap perusahaan menyumbangkan manfaat lebih banyak untuk kepentingan kesejahteraan para nasabahanya serta dapat mendukung penguatan profesionalisme prajurit TNI.
Erick telah melakukan perombakan pada kursi pimpinan Asabri sejak Januari lalu. Sebelum Sonny, dia lebih dulu memberhentikan Herman Hidayat dan Rony Hanityo Apriyanto dari jabatan Direktur Asabri.
<!--more-->
Di masa kepemimpinan Sonny, Asabri terkuak mengalami kinerja keuangan yang negatif akibat jebolnya investasi. Berbarengan dengan ribut-ribut saham gorengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), investasi Asabri dianggap turut memicu potensi gagal bayar klaim dari pemegang polis perusahaan.
Kabar adanya gagal bayar meruak pada 10 Januari lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kala itu mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh informasi tentang masalah-masalah di Asabri.
"Saya mendengar isu korupsi di Asabri yang mungkin tidak kalah fantastisnya dengan Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun gitu," tutur Mahfud.
Pada 2019, Asabri mencatatkan risk based capital (RBC) -571,17 persen dan jumlahnya diperkirakan akan membengkak pada 2020 menjadi -643,49 persen. Hal tersebut terjadi karena liabilitas perseroan senilai Rp36,94 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan total aset senilai Rp 30,84 triliun.
Asabri pun menorehkan unrealized loss investasi saham dari program Tunjangan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm) senilai Rp 4,84 triliun. Hasil investasi perseroan secara keseluruhan pada 2019 pun tercatat negatif Rp 4,94 triliun.