TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan telah menerima 1.346 pengaduan dari masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah pusat ataupun daerah. Angka itu didapat selama Ombudsman membuka posko pengaduan pandemi Covid-19.

"Kalau diperhatikan secara berurutan, paling banyak laporan yang masuk itu secara beruntun paling banyak pengaduan bantuan sosial. Selanjutnya layanan kesehatan, keuangan, keamanan dan transportasi," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam diskusi virtual, Rabu 8 Agustus 2020.

Dari ribuan pengaduan yang masuk ke Ombudsman, Dinas Sosial (Dinsos) merupakan instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terutama terkait bansos. Adapun penyebab banyaknya aduan soal bansos adalah data yang tak akurat.

Sehingga pada akhirnya banyak penerima bansos yang tak tepat sasaran. "Kalau saja kita memiliki data yang baik, koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi misalnya orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, mendapatkan (bansos)," kata Amzulian.

Amzulian pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki data dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai pelaksananya.

<!--more-->

Selain pelaporan soal bansos, Ombudsman juga menerima pengaduan terkait keuangan dan ekonomi mencapai 176, transportasi 52, pelayanan kesehatan 39, dan paling rendah keamanan hanya 8 laporan.

Jika melihat tren perkembangan per bulan, kata Amzulian, puncak pengaduan atau keluhan tersebut terjadi pada Mei 2020 yang mencapai 978 laporan. Namun alami penurunan aduan menjadi 21 di Juli 2020.

Kemudian, berdasarkan persentase sebaran aduan diterima Ombudsman laporan tertinggi berasal dari Provinsi Banten sebanyak 221 aduan. Selanjutnya disusul Provinsi Sumatera Barat sebanyak 157, Bangka Belitung 138, Jawa Timur 62, dan Jawa Tengah 97 pengaduan.

Karena tren pelaporan sudah menurun, Ombudsman pun menutup posko pengaduan Covid-19 pada 31 Juli 2020. Namun pihaknya masih tetap menerima pengaduan terkait masalah pandemi dari masyarakat secara reguler.

Sementara laporan yang belum sempat diselesaikan akan segera dilanjutkan dengan mekanisme reguler pula. "Namun untuk pengaduan reguler tetap dibuka dan masyarakat bisa mengadukan hal itu sesuai dengan mekanisme reguler," kata Amzulian.