TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi hingga minus 5,32 persen. Ia menilai Indonesia yang perekonomiannya tak terlalu bergantung dengan perdagangan luar negeri, angka pertumbuhan ekonomi tersebut cukup mengkhawatirkan.

"Jadi jangan kita bandingkan dengan Singapura yang mayoritas ekonominya sangat bergantung dengan perekonomian luar negeri," kata Alamsyah saat diskusi daring, Rabu 5 Agustus 2020.

Alamsyah juga menyoroti sebab utama pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi cukup dalam. Mengutip data Badan Pusat Statistik, kata dia, sektor transportasi tertekan hingga lebih dari negatif 29 persen.

Hanya ada tiga lapangan usaha atau sektor yang masih tumbuh positif yaitu pertanian 2,19 persen, informasi dan komunikasi 10,88 persen, dan pengadaan air 4,56 persen. "Jika pengadaan air terjadi negatif maka itu sangat mengkhawatirkan," kata Alamsyah.

Dengan pertumbuhan ekonomi minus itu, Alamsyah memprediksi akan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, terutama sektor yang terdampak tersebut. Oleh karenanya, ia mendorong agenda pemulihan ekonomi yang saat ini sudah berjalan bisa lebih cepat lagi.

<!--more-->

Pihaknya pun akan fokus kepada untuk mencermati proses pemulihan ekonomi Indonesia. Agar ke depannya tak terjadi maladministrasi dalam penyaluran dana-dana bantuan yang sifatnya pemulihan ekonomi secara nasional. "Kami berharap proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan dan bebas dari maladministrasi."

Pemerintah berharap penyerapan belanja kementerian dan lembaga terus meningkat agar perekonomian bisa tumbuh. "Dari segi ekonomi kita membutuhkan kira-kira per kuartal ada minimal Rp 800 triliun untuk yang dibelanjakan di berbagai sektor," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran langsung, Rabu, 5 Agustus 2020.

Selain itu, dengan adanya bantuan sosial atau bansos dalam bentuk cash diharapkan bisa membuat daya beli masyarakat terungkit. Sehingga hal itu bisa mengejar gap negatif pertumbuhan ekonomi.