Bappenas: Pengangguran Bertambah 3,7 Juta Akibat Pandemi

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 28 Juli 2020 16:19 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Instagram.com/@smindrawati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan angka pengangguran di Tanah Air naik sekitar 3,7 juta akibat pandemi Covid-19.

"Ini adalah sebuah angka yang relatif besar. Karena sekarang itu kita itu sekitar 7 juta-an. Jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50 persen dari yang ada," ujar Suharso dalam konferensi video, Selasa, 28 Juli 2020.

Suharso mengatakan pemerintah akan memulihkan kondisi tersebut secara bertahap. Salah satunya dengan adanya cadangan anggaran yang diperbesar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan memperlebar defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto nasional. "Dengan naiknya defisit menjadi 5,2 persen, maka tentu ada ruang fiskal yang cukup untuk belanja," ujar Suharso.

Sesuai dengan persetujuan Presiden, Suharso mengatakan kenaikan ruang fiskal tersebut akan didesain agar memberikan implikasi positif pada pemulihan ekonomi. Khususnya, untuk mencegah bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

"Mengenai apa saja yang akan kita desain untuk ini, mungkin besok baru bisa kami sampaikan. Tapi setidak-tidaknya sektor-sektornya adalah sektor industri, pariwisata, reformasi sosial dalam hal ini adalah kesehatan. Kemudian tadi juga dalam pengarahan bapak Presiden mengenai pangan. Yang semua memberikan implikasi yang kuat terhadap penciptaan lapangan kerja," kata Suharso.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan defisit di 5,2 persen PDB pada 2021, pemerintah akan memiliki cadangan belanja Rp 179 triliun yang prioritasnya akan ditetapkan oleh Presiden. Ia mengatakan belanja tersebut akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan.

Prioritas yang akan didukung dari penambahan belanja tersebut antara lain dari sisi ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, serta untuk teknologi komunikasi dan informatika untuk pemerataan konektivitas di Tanah Air.

Serta, belanja akan diarahkan ke bidang kesehatan dan pendidikan, terutama untuk penanganan Covid-19 pasca 2020 dan dukungan untuk biaya vaksin. "Besok kami akan Ratas lagi untuk membahas penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini, agar dia betul-betul produktif dan didukung rencana belanja yang baik," ujar Sri Mulyani.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

6 jam lalu

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

7 jam lalu

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

1 hari lalu

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sudah mencapai 80,82 persen per 25 April 2024.

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

26 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

32 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

32 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

35 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

43 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

43 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

43 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya