TEMPO.CO, Jakarta -Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 17 Juli 2020, dimulai dari Zulficar Mochtar menuliskan catatan tentang kemundurannya sebagai pejabat eselon I Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian yang dipimpin Edhy Prabowo hingga aktivis lingkungan, Chalid Muhammad, mundur dari jabatannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu ada berita tentang tujuh fakta mundurnya Zulficar Mochtar dan pernyataan Zulficar tentang Edhy Prabowo. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Mundur dari Jabatan, Anak Buah Edhy Prabowo: Tidak Perlu Drama

Zulficar Mochtar menuliskan catatan singkat tentang kemunduran dirinya sebagai pejabat eselon I Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian yang dipimpin Edhy Prabowo. Ia mengatakan sikapnya tersebut tidak perlu diperdebatkan oleh publik.

"Ini hal biasa saja saja. Tidak perlu heboh atau drama," katanya melalui akun Facebook pribadinya, Jumat, 17 Juli 2020.

Tulisan itu sekaligus menjawab adanya ketidakseragaman informasi tentang kemundurannya. Belum lama ini, KKP menyatakan bahwa Zulficar diberhentikan dari jabatannya. Sedangkan berdasarkan pengakuan Zulficar melalui suratnya yang beredar di perpesanan instan, ia mengundurkan diri.
<!--more-->
Zulficar memastikan bahwa dia tidak akan meminta klarifikasi kepada KKP terkait persoalan ini. Musababnya, dia memandang KKP adalah rumahnya selama beberapa tahun dia menjabat. "Saya cukup paham siapa bertugas apa dan suasana kebatinan di sana," katanya.

Di samping itu, juga menyampaikan permohonan mohon maaf bahwa langkahnya mundur tidak populer. Namun ia menyebut sikapnya itu diambil bukan untuk gagah-gagahan. "Sederhana saja: prinsip jangan ditawar, jabatan bukan segalanya," katanya.

Masih dalam unggahan di media sosial itu, Zulficar mengatakan hari ini ialah hari terakhir ia bekerja. Pejabat yang diangkat di era Susi Pudjiastuti ini memastikan sudah mengajukan surat kepada Menteri KP Edhy Prabowo pada 14 Juli 2020.

Baca berita Zulficar Mochtar selengkapnya di sini

2. Mundur dari Jabatan, Zulficar: Edhy Prabowo Figur yang Ulet

Zulficar Mochtar, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru-baru ini melepaskan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, memberikan pandangannya terhadap sosok bosnya, Edhy Prabowo. Zulficar mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju yang dilantik sejak Oktober 2019 itu memiliki figur yang baik.

"Dalam interaksi saya selama delapan bulanan, secara personal saya menilai Pak Menteri KP adalah figur yang baik, semangat, ulet, dan sportif," kata Zulficar melalui akun media sosial Facebook-nya, Jumat, 17 Juli 2020.
<!--more-->
Zulficar mendoakan Edhy supaya selalu diberikan kesehatan dan berkah dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin. Adapun Zulficar mengundurkan diri sejak Senin, 14 Juli 2020. Surat resmi untuk permohonan pelepasan jabatannya sudah dia sampaikan secara personal kepada Edhy.

Dia meminta maaf atas keputusannya mundur. Pejabat yang diangkat pada era kepemimpinan Susi Pudjiastuti ini mengatakan sikapnya bukan untuk gagah-gagahan melainkan mempertahankan prinsip.

"Saya mohon maaf memilih langkah yang tidak populer. Mundur. Bukan untuk gagah-gagahan. Sederhana saja: prinsip jangan ditawar, jabatan bukan segalanya," tuturnya. Zulficar tak menerangkan gamblang apa prinsip yang ia maksud. Namun dia memastikan bahwa Edhy telah memberi restu terhadap keputusannya ini.

Zulficar mundur di tengah polemik pembukaan keran ekspor benih lobster. Direktorat yang dibawahi oleh Zulficar turut terlibat penerbitan regulasi pembukaan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020. Beleid tersebut diundangkan pada Mei 2020.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. 7 Fakta Mundurnya Zulficar Mochtar, Anak Buah Edhy Prabowo

Zulficar Mochtar kini tak lagi menjadi anak buah dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ia resmi melepaskan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per hari Jumat, 17 Juli 2020.

Pengunduran diri ini menyimpan sejumlah pertanyaan. Sebab meski dalam pesan pendek yang beredar, Zulficar menulis dirinya mengundurkan diri, tapi KKP menyebut bahwa Zulficar diberhentikan.

Tempo mencoba merangkum sejumlah fakta di balik peristiwa ini, berikut di antaranya:

Sejak dua hari lalu, beredar pesan pendek dari Zulficar kepada rekan-rekannya di kementerian. Di dalamnya, Zulficar menyampaikan bahwa dirinya sudah mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Edhy pada Selasa, 14 Juli 2020.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Mengundurkan Diri, Anak Buah Edhy Prabowo: Prinsip Jangan Ditawar

Zulficar Mohctar meminta maaf atas keputusannya mundur dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo. Ia mengatakan keputusan mundur ini bukan untuk gagah-gagahan melainkan mempertahankan prinsip.

"Saya mohon maaf memilih langkah yang tidak populer. Mundur. Bukan untuk gagah-gagahan. Sederhana saja: prinsip jangan ditawar, jabatan bukan segalanya," katanya melalui akun Facebook pribadinya, Jumat, 17 Juli 2020.

Zulficar tak menerangkan gamblang apa prinsip yang ia maksud. Musababnya, alasan tersebut hanya dia sampaikan secara personal kepada Edhy. Edhy pun disebut telah memberi restu terhadap keputusannya ini.

Sosok yang telah menjabat sebagai eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 4 tahun ini pun kemudian menerangkan bahwa membangun kelautan dan perikanan, mewujudkan visi negara maritim, dan mengibarkan semangat poros kemaritiman tidak selamanya harus dari dalam pemerintahan. Kata dia, banyak peran dan cara yang bisa dilakukan di luar Kementerian.

Baca berita selengkapnya di sini
<!--more-->
5. Aktivis Chalid Muhammad Mundur dari Tim Khusus Edhy Prabowo

Aktivis lingkungan, Chalid Muhammad, mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat permohonan terkait keputusan tersebut telah ia sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beberapa waktu lalu.

Menurut Chalid, ada beberapa alasan yang mendorongnya mengambil langkah untuk mundur dari tim khusus yang dibentuk Edhy pada Januari lalu. Dia memandang perlu ada pemisahan kelembagaan antara Komisi Pemangku Kepentingan dan Tim Konsultasi Publik.

“Konsultasi Publik sebaiknya dijalankan oleh mereka yang memiliki keahlian The Art of Facilitation dan berpegang pada prinsip content neutral,” katanya, Jumat, 17 Juli 2020.

Sedangkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung atas kebijakan yang akan dikonsultasikan, misalnya wakil organisasi nelayan dan wakil dunia usaha, kata dia, semestinya bukan menjadi bagian dari kelembagaan yang menyelenggarakan konsultasi publik.

Kemudian, Chalid melanjutkan, wakil dari organisasi nelayan, pelaku usaha, dan pihak lain yang memiliki kepedulian pada isu KKP sebaiknya diajak untuk bergabung pada Komisi Pemangku Kepentingan. Mereka nantinya akan menjadi mitra kerja KKP.

Adapun pemilihan Komisi Pemangku Kepentingan, tutur Chalid, dapat dilakukan melalui Kongres Kelautan dan Perikanan. Dengan begitu, partisipan yang terlibat menjadi lebih luas dan lembaganya pun menjadi lebih independen.

Baca berita selengkapnya di sini