(Kedua dari kiri) Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Anggota Dewan Komisioner LPS Fauzi Ichsan dan Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Mardiyono saat mengelar jumpa pers di Gedung Pacific Century Places, Jakarta Selatan, Selasa 24 September 2019. Tempo/Dias Prasongk
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut total likuiditas yang dimiliki mencapai Rp 128 triliun cukup menjadi bantalan dalam menangani bank bermasalah karena terdampak pandemi Covid-19.
“Kondisi likuiditas LPS baik-baik saja secara total Rp 128 triliun ini bantalan cukup untuk LPS menangani permasalahan perbankan,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2020.
Menurut dia, likuiditas LPS masih relatif sama dan tidak berubah. Sebab, pada semester kedua tahun ini LPS memberikan keringanan kepada perbankan tidak perlu melakukan pembayaran premi penjaminan karena dampak Covid-19.
Ia meyakini likuiditas LPS akan bertambah dari hasil investasi dana yang dimiliki selama ini.
Apabila LPS mengalami kesulitan dana dalam konteks penanganan bank bermasalah ketika pandemi Covid-19, lanjut dia, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) yang diserap Bank Indonesia.
Dana hasil penjualan SBN ini, kata dia, akan diberikan kepada LPS untuk mendukung kebutuhan likuiditas ketika menangani bank bermasalah.
LPS mendapatkan kewenangan baru dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS Dalam Rangka Melaksanakan Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
Dalam aturan itu, LPS dapat melakukan penempatan dana kepada seluruh bank yang berisiko gagal mencapai 30 persen dari jumlah kekayaan LPS. Penempatan dana pada satu bank, paling banyak mencapai 2,5 persen dari jumlah kekayaan LPS.
Halim menjelaskan LPS akan berperan menempatkan dana kepada bank yang masuk dalam kriteria pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Apabila menurut OJK, bank tersebut masuk dalam pengawasan khusus, LPS dapat menempatkan dana setelah koordinasi dengan OJK melalui permintaan bank.
“Ketika bank sudah masuk dalam kriteria bank dalam pengawasan intensif, itu proses pengawasan yang dilakukan OJK, saat itu juga LPS sudah bisa melakukan pemeriksaan bersama dengan OJK,” katanya.
