Kemenkeu: Kemenhan Punya Aset Negara Terbesar, Rp 1.645,56 T

Jumat, 10 Juli 2020 17:46 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, saat meninjau pesawat nirawak UAV Medium Altitude Long Endurance (MALE) buatan nasional, di Gedung Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan Kementerian Pertahanan memiliki aset negara terbesar. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu memiliki aset tetap negara sebesar Rp 1.645, 56 triliun.

"Itu yang paling kaya terbesar Kementerian Pertahanan Rp 1.645 triliun. Dulu Kementerian PUPR sekarang kesalip Kemenhan," kata Encep saat diskusi virtual, Jumat, 10 Juli 2020.

Pada posisi kedua, yang memiliki aset tetap negara tertinggi yaitu Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono senilai Rp 1.564,61 triliun.

Encep menuturkan setelah Kementerian Keuangan merevaluasi aset negara sejak 2018, ternyata banyak aset yang dimiliki Kemenhan kini berada di tengah kota.

"Karena aset-aset Kemenhan dulu di pinggir kota sekarang di tengah kota, nilai-nilainya meningkat. Juga pembenahan aset dari yang tidak tercatat menjadi tercatat dan dinilai," ujarnya.

Dia mengatakan pada posisi ketiga yang memiliki aset negara terbesar adalah Kementerian Sekretariat Negara senilai Rp 575,41 triliun. Kemudian posisi keempat Kementerian Perhubungan Rp 493,90 triliun.

Kementerian Riset dan Teknologi berada pada posisi kelima senilai Rp 399,97 triliun, lalu pada posisi berikutnya yaitu Kepolisian Republik Indonesia Rp 295,66 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan Rp 114,50 triliun, Kementerian Agama Rp 98,73 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 94,19 triliun dan Kementerian Pertanian Rp 84,09 triliun pada posisi kesepuluh.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

43 menit lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

8 jam lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

9 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

9 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

9 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

10 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

10 jam lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

LPEI Ekspor sampai Belanda dan Korea Selatan lewat Desa Devisa Gula Aren Maros

10 jam lalu

LPEI Ekspor sampai Belanda dan Korea Selatan lewat Desa Devisa Gula Aren Maros

LPEI melalui Desa Devisa Gula Aren Maros mengekspor gula aren ke Belanda dan Korea Selatan.

Baca Selengkapnya

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

12 jam lalu

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

13 jam lalu

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.

Baca Selengkapnya