Jokowi Minta 10 Juta UMKM Terhubung Ekosistem Digital

Reporter

Eko Wahyudi

Editor

Rahma Tri

Kamis, 9 Juli 2020 14:57 WIB

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat Webinar Nasional Pembayaran Sehat Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal di Jakarta Rabu (24/6/2020)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa dirinya mendapat penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mempercepat koneksi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dengan sistem online. Ia mengatakan, dengan kondisi pandemi Covid-19 ini para pelaku UMKM harus memanfaatkan momentum ini dengan segera masuk pasar digital.

"Untuk arahan Presiden (Jokowi) kepada kami di tahun 2020 harus tercapai 10 juta UMKM masuk atau terhubung ke ekosistem digital atau ada penambahan dari kondisi awal tahun 2020," kata dia saat diskusi daring, Kamis 9 Juli 2020.

Guna bertahan pada kondisi pandemi, kata Teten, pelaku UMKM harus bisa menciptakan inovasi produk dan bisa melakukan pembaruan. Sebab, setelah pandemi, kebiasaan konsumen ikut berubah seiring dengan adanya kebiasaan baru. Oleh karenanya, orang banyak yang berbelanja melalui platform digital dan memanfaatkan jasa pengiriman untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Dengan platform digital, Teten memprediksi akan ada peningkatan valuasi ekonomi Indonesia yang signifikan. "Jadi ekonomi digital yang luar biasa dengan market yang juga luar biasa pula yang 260 juta (penduduk Indonesia). Saya kira ini yang perlu kita manfaatkan ke depan dan di tengah pandemi," tuturnya.

Pemerintah telah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.

Kemudian untuk total dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Koperasi dan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun itu terbagi ke beberapa pos antara lain, Rp 35,28 triliun untuk subsidi bunga, dan belanja imbal jasa penjaminan sebesar Rp 5 triliun. Kemudian 2,4 triliun untuk PPh final yang ditanggung pemerintah, lalu Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana restrukturisasi.

EKO WAHYUDI

Berita terkait

Anak Buruh Pabrik Raih IPK Tertinggi di UNY, Sempat Gamang Cari Kerja atau Kuliah

6 jam lalu

Anak Buruh Pabrik Raih IPK Tertinggi di UNY, Sempat Gamang Cari Kerja atau Kuliah

Sebelum mendaftar dan diterima di UNY, dia sempat disarankan ayahnya untuk bekerja saja. Beban ekonomi bertambah karena pandemi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

6 jam lalu

Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

7 jam lalu

Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Namun, pengamat Unair menyebutnya sebagai erosi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Telkom Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Bangun Potensi Desa di Kepulauan Bangka Belitung

8 jam lalu

Telkom Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Bangun Potensi Desa di Kepulauan Bangka Belitung

Telkom menginisiasi kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch VI di Desa Namang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semua kegiatan berfokus pada pendidikan, lingkungan, UMKM, dan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ada Gangguan Pendistribusian LPG 3 Kg di Surakarta, Bos Pertamina Turun ke Lapangan

8 jam lalu

Ada Gangguan Pendistribusian LPG 3 Kg di Surakarta, Bos Pertamina Turun ke Lapangan

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, merespons isu kelangkaan pasokan LPG 3 kg di Surakarta, Jawa Tengah, dengan turun ke lapangan pada Jumat, 6 September 2024.

Baca Selengkapnya

Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor

9 jam lalu

Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor

Hippindo sebut rencana pemindahan jalur masuk belum tentu selesaikan masalah. Justru berpotensi hambat impor legal.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Saksi Sidang Sengketa Pilpres tapi Puji Tri Risma, Ini Sebabnya

9 jam lalu

Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Saksi Sidang Sengketa Pilpres tapi Puji Tri Risma, Ini Sebabnya

Faisal Basri menyebut tiga menteri yang hadir dalam sidang Sengketa Pilpres memberi kesaksian layaknya seperti membacakan pidato kenegaraan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bakal Menyetujui Permohonan Mundur Sekretaris Kabinet Pramono Anung

10 jam lalu

Jokowi Bakal Menyetujui Permohonan Mundur Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima surat dari Pramono Anung tertanggal 2 September.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan RS Kemenkes di Surabaya, Berharap Pasien Tak Berobat ke Luar Negeri

10 jam lalu

Jokowi Resmikan RS Kemenkes di Surabaya, Berharap Pasien Tak Berobat ke Luar Negeri

Jokowi menyebut RS Kemenkes memiliki peralatan yang memadai untuk menangani penyakit kanker, jantung, dan stroke.

Baca Selengkapnya

Jokowi Cek Pasar Soponyono: Harga Pangan Turun

10 jam lalu

Jokowi Cek Pasar Soponyono: Harga Pangan Turun

Presiden Jokowi melakukan pengecekan harga pangan di Pasar Soponyono, Surabaya.

Baca Selengkapnya