TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya meminta pemerintah transparan dalam mengelola program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Permintaan ini disampaikan di tengah berbagai kasus lembaga keuangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami enggak mau Tapera ini hanya mengulang kasus Jiwasraya dan Asabri," kata Wakil Ketua Umum Appernas Jaya, Indra Utama dalam rapat bersama Komisi Perumahan DPR di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.
Dalam kedua kasus ini, Indra menyebut dana dari masyarakat dikumpulkan. Kemudian, diinvestasikan dalam instrumen yang beresiko tinggi. Untuk itu, kini para pengembang masih mempertanyakan cara pengelolaan dari masyarakat di Tapera nantinya.
Program Tapera diluncurkan Presiden Jokow Widodo atau Jokowi awal Juni lalu. Tahun depan, gaji PNS akan mulai dipotong untuk tabungan rumah. Tujuh tahun kemudian, barulah iuran semua pekerja akan dipungut tanpa terkecuali.
Seminggu yang lalu, kata Indra, para pengembang juga sudah duduk bersama dengan Badan Pengelola (BP) Tapera. Dalam pertemuan itu, kata dia, didapati bahwa sejauh ini, kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum tersentuh oleh program ini.
Sekretaris Jenderal Appernas Risma Gandhi juga mengatakan kredibilitas Tapera sangat penting. Sebab, mereka akan mengelola dana yang cukup besar milik publik. "Jadi harus tahu kemana uang diinvestasikan," kata dia.
Meski demikian, sejak 10 Juni 2020, Komisioner BP Tapera Adi Setianto memastikan lembaganya akan lebih banyak diawasi. Tak hanya oleh otoritas terkait, tapi juga oleh masyarakat. Sebab, akan ada layanan khusus untuk pemantauan langsung. "Kredibilitas itu kami jaga," kata dia.
