Profil 3 Calon Deputi Gubernur BI yang Ikut Fit and Proper Test

Selasa, 7 Juli 2020 11:41 WIB

Tiga Calon Deputi Gubernur BI. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2020. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2020.Terdapat tiga calon deputi gubernur BI, yaitu Yudha Agung, Aida S Budiman, dan Doni Primanto Joewono.

Mereka merupakan kandidat Deputi yang diusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dipilih DPR. Salah satu dari mereka akan menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya berakhir 17 Juni.

Berikut tiga calon deputi gubernur dari situs resmi Bank Indonesia:

- Juda Agung
Juda Agung lahir di Pontianak, pada 1964. Pendidikan Teknologi Industri Pertanian ditempuhnya pada tahun 1981 di Institut Pertanian Bogor. Melanjutkan pendidikannya, Juda meraih Gelar Ph.D in Economics, University of Birmingham pada 1999 setelah meraih gelar Master in
Money Banking and Finance di universitas yang sama tahun 1993-1995.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1991 sebagai staf Urusan Ekonomi dan Statistik, dan selanjutnya sebagai Peneliti Ekonomi Yunior di Bagian Studi Ekonomi Makro, Struktur dan Pengembangan Pasar Keuangan, Juda memiliki banyak pengalaman di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter.

Pada 2017, Juda pernah menjabat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, kemudian sebagai Executive Director SEAVG-IMF di Washington sebelum menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial. Sejalan dengan bidang yang digeluti, Juda telah menulis dan mempublikasikan beberapa hasil penelitian, antara lain di bidang moneter dan sistem keuangan.

Di samping itu, Juda pernah mendapatkan penghargaan HW Arndt untuk artikel terbaik dalam Buletin of Indonesian Economic ISEI Award.

- Aida S. Budiman
Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada 1983, Aida melanjutkan pendidikan di University of Southern California pada 1994 hingga meraih gelar MA in Economics, dan menambah gelar Ph.D pada 2001 setelah menjalani pendidikan di Claremont Graduate
University, USA.

Mengawali karier pada tahun 1991 sebagai staf Analis Inflasi dan Proyeksi Perekonomian Indonesia, Aida memiliki banyak pengalaman di bidang perumusan kebijakan moneter, internasional, dan baurannya dengan kebijakan reformasi struktural. Aida pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif, International Monetary Fund, South East Asia Voting Group office, mewakili 13 negara yang tergabung dalam SEAVG office terutama untuk isu capital flows management dan impilikasinya bagi negara berkembang.

Saat ini Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen
Kebijakan Ekonomi dan Moneter, setelah sebelumnya menjabat Kepala Departemen Internasional. Sejak berkarier di Bank Indonesia, Aida telah memiliki pengalaman baik di kancah internasional maupun nasional.

Pada 2010-2012, Aida bertindak sebagai perwakilan dari 13 negara yang bergabung dalam kantor SEAVG guna menyuarakan aspirasi dan kepentingan di IMF. Aida juga berpengalaman mewakili BI dalam working group untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Di kancah nasional, Aida memiliki pengalaman dalam penyusunan strategi nasional pengembangan sektor industri dan pariwisata, pengembangan ISEF, Financial Saftey Net dan penggunaan mata uang regional, serta strategi peningkatan Rating Indonesia.

- Doni Primanto Joewono
Doni Primanto Joewono lahir pada 1965 di Surabaya. Menempuh pendidikan Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1988, Doni melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia jurusan Administrasi pada tahun 2004. Doni memulai kariernya di Bank Indonesia sebagai analis di Departemen Pengelolaan Moneter pada
1991 dan melanjutkan karier di bidang statistik.

Pada 2005-2008 Doni diberikan kesempatan untuk menjadi Peneliti Ekonomi Senior di Kantor Perwakilan BI London, dan kembali bertugas di Jakarta di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Doni pada awal karirnya banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, seperti mempersiapkan terbitnya obligasi pemerintah, membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD), dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rakornas TPID.

Dalam kariernya di daerah bersama Kepala Daerah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik di Solo tahun 2012 dan DKI Jakarta 2017. Saat ini Doni menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, setelah sebelumnya dipercaya Gubernur Bank Indonesia tiga kali memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Solo, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Doni memiliki pengalaman pada bidang ekonomi dan keuangan regional, sistem keuangan, manajemen intern, sektor riil dan UMKM, serta strategi organisasi dan manajemen Sumber Daya Manusia. Doni juga telah mengikuti Program Pendidikan LEMHANAS pada tahun 2018.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

21 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

22 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya