Jokowi: Emisi Gas Rumah Kaca Harus Turun 26 Persen di 2020

Senin, 6 Juli 2020 14:37 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi jajaran menteri, meninjauKawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa, 30 Juni 2020. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau kesiapan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare yang terintegrasi dengan jalan tol, stasiun, pelabuhan, dengan terdapat beberapa investor diantaranya dari Cina, Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. ANTARA/Harviyan Perdana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh tahapan proses penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat segera diselesaikan. Jokowi ingin memastikan kebijakan pemerintah menjalankan program pemulihan lingkungan.

"Regulasi selesaikan, urusan instrumen pendanaannya yang kita harapkan, termasuk insentif bagi pemangku kepentingan ini juga harus kita lihat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas kelanjutan kerjasama penurunan emisi GRK Indonesia - Norwegia, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 6 Juli 2020.

Jokowi mengatakan berdasarkan konferensi perubahan iklim yang sudah diratifikasi, Indonesia memiliki target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen pada 2030. Dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri dan berdasarkan konferensi perubahan iklim, ia menyebut Indonesia punya kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan sebesar 17,2 persen, sektor energi 11 persen, sektor limbah 0,32 persen dan sektor pertanian 0,13 persen dan sektor industri dan transportasi 0,11 persen.

"Kita harus memastikan pengaturan karbon ini betul-betul punya dampak signifikan bagi penurunan GRK sebesar 26 persen pada 2020 dan 29 persen pada 2030," kata Jokowi.

Selain itu, program pemulihan lingkungan laij seperti perlindungan gambut dan percepatan rehabilitas hutan dan lahan, juga ia minta terus dilanjutkan. Jokowi juga mengingatkan agar terus mewaspadai kebakaran hutan dan lahan. Terlebih di saat mulai memasuki musim panas.

Upaya lain seperti perlindungan biodeversity yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat harus dipastikan betul-betul berjalan di lapangan.

"Juga pengembangan biodiesel B30, B50, dan akan ke B100, pengembangan energi surya, energi angin, saya kira kita sudah mulai ini dan agar terus dilanjutkan," kata Jokowi.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

28 menit lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

46 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

10 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

11 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya