Percepat Penyaluran Insentif Kesehatan, Ini Rencana Kemenkeu

Jumat, 3 Juli 2020 14:35 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran stimulus insentif fiskal bidang kesehatan. Pasalnya, hingga 24 Juni 2020, realisasinya baru mencapai 4,68 persen. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana caranya supaya proses dan prosedurnya disederhanakan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam konferensi video, Jumat, 3 Juli 2020.

Febrio berharap metode verifikasi bisa disederhanakan agar tidak terlalu rumit, namun dengan tetap melalui tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Belakangan, tutur dia, verifikasi tergolong lama lantaran data dari rumah sakit di daerah seringkali harus masuk ke pusat terlebih dahulu dan harus diverifikasi oleh dua eselon I yang berbeda di Kementerian Kesehatan.

Apabila datanya tidak cocok, maka akan dikembalikan lagi ke rumah sakit di daerah.

"Itu yang terjadi dua bulan terakhir. Ini yang kami harapkan, kami koordinir, kami bantu bagaimana supaya prosesnya lebih simple," ujar Febrio. Sehingga, santunan kepada tenaga kesehatan yang meninggal, juga insentif bagi tenaga medis bisa segera direalisasikan.

Febrio mengatakan masalah yang terjadi saat ini adalah perkara administrasi yang bisa dikerjakan dan dipercepat. "Mudah-mudahan dengan koordinasi yang lebih baik maka mudah-mudahan minggu-minggu depan kita lihat realisasi yang lebih bagus lagi."

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Nugraha mengatakan realisasi stimulus fiskal penanganan Covid-19 bidang kesehatan hingga 24 Juni 2020 baru mencapai 4,68 persen.

"Memang kalau kami lihat dari sisi dari total masih rendah tapi perkembangannya cukup bagus karena pekan lalu masih 1,63 persen," ujar Kunta.

Kunta mengatakan pemerintah sudah melihat kendala-kendala yang menyebabkan penyaluran anggaran tersebut masih sedikit. Ia mengatakan kendala yang ada antara lain adalah gap antara realisasi keuangan dan fisik di masyarakat.

Sehingga, diperlukan percepatan proses administrasi penagihan. "Sebenarnya sudah jalan misalnya terkait penanganan pasien Covid-19, tapi uangnya yang belum 100 persen," tutur Kunta.

Menurut Kunta, saat ini pemerintah sudah melakukan terobosan, yaitu dengan menggunakan uang muka. Uang muka dapat disalurkan meskipun dokumen-dokumen belum lengkap, sembari nanti dokumennya dilengkapi.

"Jadi dokumennya belum lengkap enggak apa-apa, lalu uang mukanya saja kita keluarkan sambil jalan dokumen itu dipenuhi sehingga governance-nya tetap terjaga," tutur Kunta.

Merinci realisasi dari sisi kesehatan, insentif tenaga medis tercatat masih rendah lantaran terdapat kendala administrasi dan verifikasi yang rigid. Meskipun demikian, saat ini realisasinya sudah mencakup 62,5 persen dari tagihan.

"Jadi ada tagihan dari rumah sakit masuk, lalu 62,5 persen klaimnya sudah dicairkan. Yang sisanya belum karena kami menunggu dokumen untuk dilengkapi," kata Kunta.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

1 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

PBB: Butuh 14 Tahun untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

1 hari lalu

PBB: Butuh 14 Tahun untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

Serangan Israel ke Gaza telah meninggalkan sekitar 37 juta ton puing di wilayah padat penduduk, menurut Layanan Pekerjaan Ranjau PBB

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

2 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kisah Kardinah, Adik RA Kartini yang Berjasa namun Dipersekusi di Tegal

6 hari lalu

Kisah Kardinah, Adik RA Kartini yang Berjasa namun Dipersekusi di Tegal

Meski dari kalangan bangsawan, keluarga Kartini ini kerap membantu masyarakat. Namun adik Kartini dipersekusi dan darak keliling kota hingga trauma.

Baca Selengkapnya

Pengacara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Kemungkinan Pengajuan Praperadilan

11 hari lalu

Pengacara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Kemungkinan Pengajuan Praperadilan

Sebelum menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka, KPK telah lebih dulu menetapkan dua pejabat Pemkab Sidoarjo sebagai tersangka kasus korupsi.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Budi Arie Pastikan Pemberian Insentif 5G untuk Operator: Tunggu Mei

11 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Pastikan Pemberian Insentif 5G untuk Operator: Tunggu Mei

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan kementeriannya bakal memberikan insentif 5G untuk operator seluler.

Baca Selengkapnya

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

18 hari lalu

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 40,77 triliun per hari Selasa, 9 April 2024. Seperti apa rinciannya?

Baca Selengkapnya