Bank Indonesia Diminta Lebih Aktif Mengatasi Krisis

Rabu, 1 Juli 2020 07:30 WIB

Wartawan tengah melihat secara daring pemaparan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Bank Indonesia (BI) mengumumkan bid yang masuk untuk Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 44,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan peran Bank Indonesia dalam langkah penanggulangan krisis cukup besar. Kapabilitas bank sentral dalam mengatur instrumen moneter dari aturan suku bunga, hingga penerbitan uang bisa membantu pemerintah dalam menjaga kesehatan ekonomi secara makro dan pembiayaan.

“BI-pemerintah akhirnya sepakat untuk berbagi beban, artinya memberi sinyal tentang semangat mengatasi krisis yang besar,” kata Piter, Selasa 30 Juni 2020.

Menurutnya, konsep berbagai beban ialah BI menjamin ongkos bunga dari penerbitan surat utang negara yang bakal diserap BI baik di pasar perdana dan sekunder. Hal ini dinilai bisa meringankan beban jangka panjang pemerintah.

Advertising
Advertising

Pemerintah pun, katanya, mau tidak mau menerbitkan banyak surat utang negara lantaran sumber penerimaan fiskal seperti perpajakan sudah tidak bisa diharapkan di kondisi ekonomi yang loyo seperti ini.

Peran besar yang diambil bank sentral dalam penanggulangan wabah corona, juga banyak dilakukan di negara-negara lain. The Federal Reserve Amerika Serikat misalnya sangat rajin mencetak uang dan membeli surat utang negaranya yang hingga Mei mencapai US$ 3,5 triliun. “Kalau ada yang bilang BI jaga kepentingan lembaga dan mempertimbangkan inflasi, perekonomian secara garis besar harusnya didahulukan,” ujar Piter.

Di Indonesia sendiri, berbagai kalangan seperti pengusaha mengusulkan agar BI mencetak banyak uang baru untuk menyediakan pembiayaan bagi pemerintah hingga Rp 600- 4.000 triliun. Desakan tersebut, kabarnya, juga datang dari pemerintah. Dalam sidang kabinet yang digelar 18 Juni lalu, pemerintah dan BI melakukan hitung-hitungan kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Dalam hitungan revisi kedua APBN 2020 pemerintah memperkirakan bakal ada defisit anggaran hingga Rp 1.039 triliun tersebab corona. Menurut salah satu sumber Tempo yang mengetahui jalannya sidang tersebut, pemerintah meminta BI untuk mau menjadi penyerap surat utang negara berdenominasasi rupiah.

Dalam rancangan Kementerian Keuangan, bendahara umum negara bisa menerbitkan SUN rupiah hingga sepekan sekali. “Global bond sudah mentok di angka US$ 6,8 miliar, pinjaman multilateral potensinya cuma Rp 111 triliun,” kata sumber tersebut. “Ya andalannya cuma SUN rupiah.”

Belakangan, tersebar video kemarahan Presiden Joko Widodo yang dilansir resmi oleh Sekretariat Kabinet. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan presiden memang ingin masyarakat tahu kalau presiden ingin berbagai kebijakan stimulus penanggulangan corona berjalan lancar. Moeldoko mengatakan ada tiga kebijakan yang mendapat perhatian khusus presiden yakni bantuan sosial, tunjangan tenaga kesehatan, hingga program di sektor keuangan yang melibatkan BI, OJK seperti restrukturisasi kredit.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

21 jam lalu

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,025 triliun dari pelelangan tujuh seri surat utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Selengkapnya

Rupiah Menguat ke Level Rp 16.025 per Dolar AS

1 hari lalu

Rupiah Menguat ke Level Rp 16.025 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat dalam penutupan perdagangan hari ini ke level Rp 16.025 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

3 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

3 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

4 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

4 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

4 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

4 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

5 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

5 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya