Jokowi Perintahkan BKPM Total Layani Investor dari Urusan A-Z
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Kodrat Setiawan
Selasa, 30 Juni 2020 13:27 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia benar-benar total melayani para investor guna menggaet ratusan perusahaan asing yang akan relokasi dari Cina serta negara lainnya seperti Jepang, Taiwan, Korea, Amerika.
Jokowi meminta urusan perizinan dipermudah. "Kalau ngurus izinnya sulit, saya tadi perintahkan langsung kepada Kepala BKPM, urus dari A sampai Z, selesaikan, sehingga investor merasa dilayani," ujar Jokowi via telekonferensi dari Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020. Sejumlah investor hadir di lokasi itu.
Menurut Jokowi, masalah pembebasan lahan yang selama ini kerap membuat para investor rumit. Untuk itu, kata dia, pemerintah telah menyiapkan 4.000 hektare lahan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk tahap awal, sebanyak 450 hektare sudah siap digunakan.
"Jadi, bagi yang belum memiliki lahan, silakan nanti gunakan kawasan industri di Batang ini. Misalnya, LG mau pindah besok, udah langsung masuk. Enggak usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari kepala BKPM. Tentu saja nanti dibantu Gubernur dan Bupati yang ada di sini," ujar Jokowi.
Presiden juga meminta para investor diberikan harga tanah yang menarik dan pengurusan izin usaha yang cepat. "Kalau di tempat lain memberikan harga tanah misalnya Rp 500 ribu, kita harus bisa di bawahnya, Rp 300 ribu. Kalau mereka ngurus izin di tempat lain 1 bulan, ya kita harus bisa tawarkan seminggu bahkan 1-2 hari," ujar Jokowi.
Semakin cepat perusahaan asing masuk di kawasan industri Batang, kata Jokowi, maka semakin cepat pula lapangan pekerjaan terbuka. Dia menyebut, saat ini ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Cina. Sebanyak 7 perusahaan dipastikan masuk ke Indonesia dan 17 perusahaan sudah memiliki komitmen besar untuk menyusul.
"Saya minta 17 perusahaan ini terus dilayani dan dikejar. Disampaikan fasilitas apa yang ingin kita berikan. Kerja cepat harus dilakukan, karena sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil tapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat," ujar Jokowi.
DEWI NURITA