Jokowi Perintahkan BKPM Total Layani Investor dari Urusan A-Z

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 30 Juni 2020 13:27 WIB

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Mendagri Tito Karnavian (kanan), Jaksa Agung ST Burhanuddin (keempat kanan), Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kanan) dan Seskab Pramono Anung (kiri) menekan tombol saat membuka Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis 20 Februari 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia benar-benar total melayani para investor guna menggaet ratusan perusahaan asing yang akan relokasi dari Cina serta negara lainnya seperti Jepang, Taiwan, Korea, Amerika.

Jokowi meminta urusan perizinan dipermudah. "Kalau ngurus izinnya sulit, saya tadi perintahkan langsung kepada Kepala BKPM, urus dari A sampai Z, selesaikan, sehingga investor merasa dilayani," ujar Jokowi via telekonferensi dari Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020. Sejumlah investor hadir di lokasi itu.

Menurut Jokowi, masalah pembebasan lahan yang selama ini kerap membuat para investor rumit. Untuk itu, kata dia, pemerintah telah menyiapkan 4.000 hektare lahan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk tahap awal, sebanyak 450 hektare sudah siap digunakan.

"Jadi, bagi yang belum memiliki lahan, silakan nanti gunakan kawasan industri di Batang ini. Misalnya, LG mau pindah besok, udah langsung masuk. Enggak usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari kepala BKPM. Tentu saja nanti dibantu Gubernur dan Bupati yang ada di sini," ujar Jokowi.

Presiden juga meminta para investor diberikan harga tanah yang menarik dan pengurusan izin usaha yang cepat. "Kalau di tempat lain memberikan harga tanah misalnya Rp 500 ribu, kita harus bisa di bawahnya, Rp 300 ribu. Kalau mereka ngurus izin di tempat lain 1 bulan, ya kita harus bisa tawarkan seminggu bahkan 1-2 hari," ujar Jokowi.

Semakin cepat perusahaan asing masuk di kawasan industri Batang, kata Jokowi, maka semakin cepat pula lapangan pekerjaan terbuka. Dia menyebut, saat ini ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Cina. Sebanyak 7 perusahaan dipastikan masuk ke Indonesia dan 17 perusahaan sudah memiliki komitmen besar untuk menyusul.

"Saya minta 17 perusahaan ini terus dilayani dan dikejar. Disampaikan fasilitas apa yang ingin kita berikan. Kerja cepat harus dilakukan, karena sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil tapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat," ujar Jokowi.

DEWI NURITA

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

17 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya