Jokowi Siapkan Lahan 4.000 Ha, Asing Bisa Langsung Masuk

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 30 Juni 2020 14:23 WIB

Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi wisata dengan konsep "one stop tourism" di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 25 Juni 2020. Presiden Jokowi mengecek persiapan pariwisata berkonsep "one stop turism" sebagai langkah penerapan tatanan normal baru. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melayani para investor dan perusahaan asing yang ingin merelokasi usahanya ke Indonesia dengan sebaik-baiknya. Khususnya, dalam mengurus masalah pembebasan lahan yang selama ini terbilang rumit.

Pemerintah, kata Jokowi, telah menyiapkan 4.000 hektar lahan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk tahap awal, sebanyak 450 hektar sudah siap digunakan.

"Bagi yang belum memiliki lahan, silakan nanti gunakan kawasan industri di Batang ini. Misalnya, LG mau pindah besok, udah langsung masuk. Enggak usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari kepala BKPM. Tentu saja nanti dibantu Gubernur dan Bupati yang ada di sini," ujar Jokowi via telekonferensi dari Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020.

Jokowi menginginkan urusan perizinan tidak berbelit-belit dan dipersulit di tengah pandemi Covid-19 ini. Semakin cepat perusahaan asing masuk di kawasan industri Batang, kata Jokowi, maka semakin cepat pula lapangan pekerjaan terbuka.

"Kenapa kita buka kawasan industri di batang ini? Satu aja jawabannya. Kita ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, saya sudah perintahkan kepada Kepala BKPM, berikan pelayanan sebaik-baiknya bagi industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia, baik itu dari Jepang, Taiwan, Korea, Amerika dan dari negara manapun," ujar Jokowi.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

12 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

19 jam lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya