Denni menyebutkan Program Kartu Prakerja sebagai program yang baru berusia sangat dini. "Ini masih bayi, banyak yang harus dilakukan agar bisa tumbuh kuat. Apakah ada alternatif lain untuk menyelamatkan kalangan menengah? Jika tidak ada, apakah status quo lebih baik?" tuturnya.

Sebelumnya, KPK menilai face recognition tak perlu dipakai untuk program Kartu Prakerja. KPK menganggap pemakaian metode pengenalan wajah untuk mengidentifikasi identitas peserta program itu berlebihan. "Itu yang pakai cuma BIN (Badan Intelijen Negara) dan polisi," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.

Selain berlebihan, Pahala menilai penggunaan face recognition juga mahal. Manajemen pelaksana atau PMO Kartu Prakerja menganggarkan sampai Rp 30 miliar untuk melakukan face recognition.

Uang itu salah satunya dipakai untuk menyewa jasa pihak ketiga yang akan mencocokkan foto diri yang diunggah calon peserta dengan data di Sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Butuh biaya Rp 5.500 per peserta untuk melakukan pencocokan ini.

Menurut Pahala, pihak pelaksana Kartu Prakerja berdalih menggunakan pengecekan ini untuk menghindari adanya peserta dengan identitas ganda yang melamar Program Kartu Prakerja. Namun, menurut Pahala, pencocokan lewat wajah justru punya kelemahan. Pasalnya, foto tak akan dikenali bila peserta tersebut mengubah penampilannya.

RR ARIYANI | ROSSENO AJI

• Sebelumnya
• 1
• 2