TEMPO Interaktif, Jakarta:Penerimaan pajak dari pembayaran pajak melalui sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) secara online di perbankan telah mencapai sekitar Rp 13,5 triliun. Penerimaan hingga akhir Desember yang lalu adalah sebesar Rp 13,3 triliun dari sekitar 177.190 dokumen Surat Setoran Pajak (SSP). Sementara penerimaan pada awal minggu Januari mencapai Rp 208 miliar. Demikian dikemukakan Direktur Informasi Perpajakan, Hasan Rachmany, pada pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (20/1). Menurut dia, penerimaan yang besar ini dikarenakan sebagian besar perbankan telah mengaplikasikan sistem MP3 secara online. Hingga saat ini, sudah terdapat 41 bank dari 69 bank yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Ditjen Pajak untuk aplikasi MP3 Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengatakan, sistem MP3 ini turut menyumbang keberhasilan penerimaan pajak tahun lalu. Selain itu, sistem ini juga mendorong ketepatan waktu dan menghindari terbitnya SSP fiktif. Karena itu, ia menekankan, sistem MP3 diharapkan telah diaplikasikan di seluruh perbankan yang ada pada akhir Juni mendatang. Saat ini baru 30 persen yang mengaplikasikannya, kata dia. Hassan menekankan, sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 536/ Tahun 2002 tentang Bank Persepsi Online dan Keputusan Menkeu Nomor 538/Tahun 2002 tentang PT Pos Online, perbankan yang tidak mengaplikasikan MP3 hingga batas waktu yang ditentukan akan mendapat sanksi. Jika sampai 30 Juni masih menerima pembayaran pajak dengan sistem biasa, maka mereka akand ieknakan denda 100 persen dari jumlah uang yang diterima dari sistem biasa, kata dia. Namun, dalam kesempatan yang sama, Sekjen Perbanas, Danny Hartono, mengatakan, perbankan akan mampu memenuhi tenggat waktu itu. Sisa bank yang ada sudah siap, dan hanya menunggu masa penandatanganannya saja, kata dia. Ia menilai, pemerintah telah memberikan waktu yang cukup bagi perbankan untuk mempersiapkan diri dalam enam bulan ke depan. Dara Meutia Uning --- TNR