TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Laode Ida menuturkan 14,3 juta unit kWh meter pelanggan PT PLN (Persero) yang belum ditera ulang.

Dia pun mendorong kepada perusahaan setrum negara tersebut memperbaharui kWh meter yang sudah berusia 10-15 tahun tersebut. Karena khawatirkan sudah tak akurat dalam menghitung tagihan listrik pelanggan PLN.

"Kalau betul akurasi rendah maka pemerintah menyiapkan dana untuk PLN, agar PLN menyediakan teknologi yang mutakhir dan tak lagi terjadi komplain dari masyarakat," ucapnya kepada Tempo, Kamis 18 Juni 2020.

Laode mengatakan, kWh meter yang sudah kadaluwarsa itu sudah tak boleh dipertahankan. Itu akan merugikan kedua belah pihak yakni PLN dan pelanggan itu sendiri.

Dengan pemerintah menjamin memberikan dana ke PLN untuk peremajaan kWh meter, kata Laode, maka perseroan bisa dengan segera memperbaharui alat ukur itu dengan teknologi terbaru. "Sehingga bisa memastikan PLN itu memperoleh tagihan sesuai penggunaan daya dari setiap pelanggan, dan juga pelanggan tak ada komplain lain," ucapnya.

Pada saat yang bersamaan, Ombudsman juga menganjurkan kepada PLN agar petugas pencatatan meter pada saat pengecekan ke lapangan sekaligus menginformasikan total tagihan listrik kepada pelanggan.

Walhasil, para pelanggan PLN bisa terinformasikan dengan baik dan tidak terjadi terkejutan ketika terjadi kenaikan. "Secara otomatis terkalkukasi berdasarkan daya atau kWh yang digunakan dan bayar berapa," kata Laode.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengungkapkan, hingga sampai 15 Juni 2020 perseroan telah meremajakan sebagian kWh meter yang sudah tua. Ia mengatakan, PLN lebih efisien mengganti unit dibandingkan dengan melakukan tera ulang.

"Sebanyak 7,7 juta meter tua telah diganti, sisanya yakni sebanyak 8,3 juta meter tua sedang dalam proses," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu 17 Juni.