Cerita Dirut BPJS Kesehatan soal Defisit yang Tutupi Sisi Positif

Sabtu, 6 Juni 2020 06:36 WIB

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Gugatan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan sebetulnya ada banyak dampak sosial positif yang ditimbulkan lembaga tersebut sejak beroperasi 2014 lalu. Namun sayangnya hal ini luput dari perhatian publik akibat masalah defisit keuangan lembaga tersebut.

Ia menjelaskan, dalam enam tahun terakhir tercatat total pemanfaatan layanan badan sosial itu sudah mencapai 1,1 miliar kali. Pada tahun lalu misalnya, rata-rata pemanfaatan ke faskes sebanyak 756.515 kali kunjungan per hari kalender atau 32.000 kunjungan pemanfaatan per jam.

"Secara total pemanfaatan dalam 6 tahun sudah mencapai 1,1 miliar kunjungan pemanfaatan," kata Fahmi dalam webinar daring Jumat, 5 Juni 2020.

Dari jumlah kunjungan sebesar itu, ada empat dampak sosial positif yang sudah diukur berdasarkan kajian Universitas Indonesia dan dipaparkan oleh Fahmi dalam materi presentasinya.

Pertama, yakni layanan BPJS berkontribusi meningkatkan kohesivitas sosial sebesar 13,6 persen di 2015 dan di atas 14 persen pada 2016, atas turunnya rasio gini pada tahun tersebut.

Advertising
Advertising

Kedua, meningkatkan taraf usia harapan hidup di Indonesia dengan kontribusi 1 persen penambahan pemanfaatan layanan rawat inap, sudah menambah 0,31 tahun usia human capital nasional.

Ketiga, layanan badan sosial ini juga menjadi perlindungan finansial keluarga, dimana membantu mencegah para pasien jatuh ke dalam garis kemiskinan akibat biaya berobat. Karena out of pocket atau biaya pengeluaran pasien dan keluarga mengalami penurunan selama penggunaan layanan BPJS.

Keempat, kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi yakni terdapat multiplier effect kepada sektor lainnya seperti industri kesehatan dan farmasi, rumah sakit, serta dengan pertambahan satu persen peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS), akan meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) perkapita senilai Rp1 juta rupiah.

Hingga 13 Mei 2020 lalu, BPJS Kesehatan mencatat klaim jatuh tempo senilai Rp 4,4 triliun. BPJS Kesehatan juga memiliki outstanding claim Rp 6,2 triliun, klaim belum jatuh tempo Rp 1,03 triliun, dan carry over defisit dari 2019 senilai Rp 15,5 triliun.

Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai sekitar 223 juta penduduk Indonesia. Dari angka itu, jumlah paling banyak berasal dari kelompok penerima bantuan iuran (PBI) mencapai 132,6 juta peserta dari dana APBN dan APBD.

BISNIS

Berita terkait

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

6 jam lalu

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

7 jam lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

5 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

5 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

5 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

6 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

6 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

10 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya