Pemerintah Siapkan Normal Baru, Indef Cemaskan Kasus Baru

Jumat, 29 Mei 2020 18:55 WIB

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani khawatir dengan keinginan pemerintah untuk segera menjalankan kondisi normal baru atau new normal di tengah pandemi corona. Musababnya, protokol normal baru sudah dibahas saat kurva penyebaran virus corona di Indonesia belum melandai.

"Saya agak worry new normal ini malah akan menimbulkan banyak kasus baru, meski tujuan bagus untuk sektor ekonomi. Dibutuhkan kesiapan dari semua pihak," ujar Aviliani dalam diskusi yang dilakukan secara virtual, Jumat, 29 Mei 2020.

Aviliani mengungkapkan, saat ini kondisi virus corona di Indonesia belum seperti negara-negara lain. Beberapa negara yang sudah melonggarkan lockdown, kata dia, angka kasus penularan virusnya telah menurun drastis dari 1.000 kasus menjadi 200-300 per hari.

Sementara itu di Indonesia, Aviliani memandang kasus corona belum mencapai puncak hingga akhir Mei ini. "Kalau dilihat diagram, kita ini masih sampai di setengah puncak. Jika sudah akan new normal, kan seharusnya grafiknya sudah landai," tuturnya.

Aviliani cemas penetapan normal baru dengan momentum yang tidak tepat justru akan menimbulkan efek gelombang wabah kedua. Padahal saat ini, ilmuwan dunia belum juga menemukan vaksin untuk virus corona. Di samping itu, penegakan aturan protokol kesehatan di Indonesia juga belum optimal dilakukan.

Aviliani melanjutkan, jumlah tenaga medis dan rumah sakit darurat corona pun dinilai masih minim. Ditambah lagi, pengetesan terhadap spesimen orang yang terindikasi tertular corona masih terlampau sedikit.

Seandainya gelombang virus corona terjadi untuk kedua kalinya, dia memprediksi keadaan yang dihadapi negara menjadi semakin sulit. Namun, dia mengungkapkan, seumpama new normal harus segera dilaksanakan, upaya itu mesti diikuti dengan kesiapan semua pihak, khususnya sektor usaha.

Salah satunya, kata dia, perusahaan perlu membuat standar operasional prosedur. Standar ini disusun mulai ketika karyawan datang ke kantor hingga saat mereka pulang. Masing-masing perkantoran juga disarankan memiliki sarana kesehatan yang memadai.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA


Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

11 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

12 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

43 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

44 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

44 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

44 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

44 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

57 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

58 hari lalu

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

59 hari lalu

Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,

Baca Selengkapnya