TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah di masa pandemi Covid-19.

"Tadi disampaikan bahwa kriteria proyek strategis ini adalah yang mempunyai peran terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial dan berdampak positif pada lapangan kerja," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.

Selain itu PSN prioritas memiliki dampak positif bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan juga keberlanjutan bagi lingkungan hidup serta selaras dengan sektor-sektor lain.

"Terutama pembangunan infrastruktur dengan kawasan industri, kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan wisata dan proyek didistribusikan secara nasional, dan kemudian proyek juga mempunyai batas nilai investasi Rp 500 miliar, walaupun ada proyek-proyek di bawah itu yang dianggap strategis dan juga masuk di dalam PSN ini," ujar Airlangga.

Dia menyampaikan terdapat total 245 PSN prioritas, di mana 89 di antaranya merupakan PSN baru dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.422 triliun.

Sebanyak 89 proyek baru tersebut terdiri dari 56 proyek usulan baru, 10 proyek perluasan, 15 proyek program baru dan 8 proyek ketenagalistrikan.

Di dalam perinciannya ada 15 proyek terkait dengan jalan dan jembatan, 5 proyek bandara, 5 proyek kawasan industri, 13 proyek bendungan dan irigasi.

Kemudian, satu proyek tanggul laut, satu program dan dua proyek smelter, satu proyek penyediaan lahan pangan yang berada di Kalimantan Tengah, 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, 13 proyek energi, 6 proyek air bersih, satu proyek pengolahan sampah dan tiga proyek pengembangan teknologi termasuk teknologi drone.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas, Jumat, Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya memprioritaskan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang langsung berdampak pada ekonomi rakyat dan pemulihan perekonomian nasional.

Presiden mencatat beberapa Proyek Strategis Nasional yang sangat penting bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, misalnya program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reformasi agraria, perhutanan sosial serta peremajaan perkebunan rakyat.

ANTARA