TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI dan Kementerian Luar Negeri RI sepakat memperkuat kerja sama di bidang diplomasi ekonomi di tengah perkembangan isu dan kerja sama internasional yang semakin dinamis. Termasuk di dalamnya berupa tantangan ekonomi yang bersumber dari pandemi virus Corona atau Covid-19.

Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi, yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan kerja sama ini bertujuan guna meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Kesepakatan ini memperkuat kerjasama sebelumnya pada tahun 2017.

Perry menyebutkan, peningkatan peran dan penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional melalui jalur diplomasi ekonomi yang efektif akan mendukung terjaganya kepentingan nasional. "Dan persepsi positif terhadap Indonesia,” kata Perry, Rabu, 20 Mei 2020.

Adapun Nota Kesepahaman itu akan dijabarkan dalam bentuk program kerja yang disusun secara bersama oleh BI dan Kemenlu. Sedikitnya ada empat hal yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut, yakni:

Pertama, pengelolaan persepsi positif perekonomian RI terutama untuk mendorong investasi dan perdagangan Indonesia, serta pemahaman mengenai kebijakan Indonesia.

Kedua, perumusan posisi Indonesia dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral dan multilateral.

Ketiga, pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan nasional.

Keempat, pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung perumusan kebijakan perekonomian Indonesia dan kelima, pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

BISNIS