Pemerintah Realokasi Dana Desa Rp 71,19 T menjadi BLT

Kamis, 14 Mei 2020 15:29 WIB

Seorang ibu menunjukkan surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai di Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merealokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT Dana Desa) untuk membantu masyarakat desa saat pandemi virus Corona atau Covid-19. Pemerintah telah melakukan simulasi penyaluran BLT Dana Desa itu ke 74.953 desa, yang terbagi dalam tiga klaster dengan total anggaran Rp 71,19 triliun.

Direktur PMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), M. Fachri menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat 21.000 desa yang dana desanya di bawah Rp 800 juta. "Artinya, kalau perhitungan maksimal 25 persen, berarti ada Rp 511 miliar yang akan dialokasikan untuk BLT di 21.000 desa tersebut," katanya dalam webinar yang diselenggarakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan ditayangkan lewat YouTube pada Kamis, 14 Mei 2020.

Kemudian, terdapat 42.000 desa yang menerima dana desa sebanyak Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar. Klaster desa ini akan mengalokasikan 30 persen dari dana desa-nya untuk BLT-DD atau jika ditotal mencapai Rp 15 triliun.

Sementara dalam klaster ketiga terdapat sekitar 10.000 desa yang menerima dana desa di atas Rp 1,2 miliar. Klaster ini mengalokasikan maksimal 35 persen dari Dana Desa untuk BLT-DD atau ditotal mencapai Rp 22 triliun.

Lebih lanjut, Fachri menyebutkan bahwa saat ini seluruh provinsi diketahui sudah menyalurkan BLT-DD. "Namun, kami mencatat baru sekitar 30-an kabupaten yang seluruh desanya telah menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa."

Advertising
Advertising

Besaran BLT ditetapkan dalam Permendes No. 6 Tahun 2020 adalah Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan yang dimulai pada April hingga Juni 2020. Bila dalam proses pendataan di tingkat desa ditemukan jumlah keluarga miskin lebih besar daripada anggaran maksimal yang telah ditetapkan, maka desa tersebut dapat melakukan penambahan alokasi setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.

BISNIS

Berita terkait

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

14 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

29 hari lalu

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

31 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

32 hari lalu

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

32 hari lalu

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanjaBLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial pada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

32 hari lalu

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan adanya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino di sidang sengketa hasil Pilpres.

Baca Selengkapnya

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

32 hari lalu

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan anggaran kementeriannya pada 2024 turun dibandingkan 2023.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

47 hari lalu

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

Hippindo memberikan komentar soal PPN yang naik menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

49 hari lalu

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.

Baca Selengkapnya

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

28 Februari 2024

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.

Baca Selengkapnya