RUU Minerba Dibahas di Rapat Paripurna Hari Ini

Reporter

Bisnis.com

Selasa, 12 Mei 2020 07:31 WIB

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020. Rapat tersebut diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPR terkait rencana pemerintah yang akan mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Indonesia. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta -Rancangan Undang-undang Minerba atas revisi UU No. 4/2009 akan dilakukan pembahasan tingkat II dalam sidang paripuna yang diselenggarakan oleh DPR RI hari ini, Selasa 12 Mei 2020.

Adapun, pada rapat kerja pembahasan tingkat I RUU Minerba yang dilakukan Komisi VII DPR RI dengan pemerintah hari Senin, 11 Mei 2020, sepakat untuk membawa RUU Minerba dalam tahap selanjutnya yakni tingkat kedua atau pengambilan keputusan terhadap RUU tersebut.

Berdasarkan surat undangan DPR RI pada 11 Mei 2020, disebutkan bahwa rapat paripurna tersebut akan diselenggarakan pada Selasa pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara, Jakarta. Salah satu agenda rapat tersebut yaitu pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4/2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selain RUU Minerba, DPR akan membahas rencana pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021.

Selain itu juga akan membahas mengenai pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang.

Advertising
Advertising

Rapat paripurna akan membahas pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pembahasan tersebut bakal dilanjutkan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Selain itu, juga terkait pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Haluan Ideologi Pancasila, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Agenda terakhir yakni pidato Ketua DPR RI penutupan masa persidangan III tahun sidang 2019-2020.

Berita terkait

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

6 hari lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

32 hari lalu

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

33 hari lalu

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.

Baca Selengkapnya

Jatam Kritik Usulan Panja Investasi, Dorong Penegak Hukum Proaktif

33 hari lalu

Jatam Kritik Usulan Panja Investasi, Dorong Penegak Hukum Proaktif

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengkritik usulan DPR RI soal Panja investasi untuk mengawasi perizinan tambang buntut dugaan permainan izin.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

39 hari lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

43 hari lalu

Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.

Baca Selengkapnya

Disebut Berdebat dengan Luhut Perkara Revisi PP Minerba, Bahlil Jelaskan IUP Buat Ormas Keagamaan

48 hari lalu

Disebut Berdebat dengan Luhut Perkara Revisi PP Minerba, Bahlil Jelaskan IUP Buat Ormas Keagamaan

Terkait revisi PP Minerba, Bahlil usulkan IUP pertambangan diberikan kepada ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

6 Maret 2024

4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

Genap 4 tahun pasca kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 diikuti sebaran virus yang terus meluas.

Baca Selengkapnya

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

5 Maret 2024

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.

Baca Selengkapnya

Tambang Ilegal Menurut Gibran Tinggal Cabut IUP, Kok Bisa? Begini Prosedur Pencabutan IUP

23 Januari 2024

Tambang Ilegal Menurut Gibran Tinggal Cabut IUP, Kok Bisa? Begini Prosedur Pencabutan IUP

Jawab pertanyaan Mahfud MD, tambang yang Ilegal tidak memiliki izin tetapi menurut Gibran cara berantasnya tinggal cabut IUP. Begitu prosedurnya?

Baca Selengkapnya