TEMPO Interaktif, Jakarta:Meskipun tarif baru bahan bakar minyak (BBM) telah diumumkan, namun pemerintah belum akan mengubah target penerimaan pajak tahun ini. Selain itu, pemerintah juga tidak akan meningkatkan tarif pajak untuk mendongkrak penerimaan negara akibat penyesuaian tarif itu. Kami tidak berencana secuilpun untuk menaikkan tarif. Sampai saat ini, targetnya masih Rp 213 triliun, kata Dirjen Pajak Hadi Poernomo berulang-ulang di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (20/1). Hadi juga menambahkan, pihaknya sama sekali tidak menerima perolehan pajak atas bahan bakar minyak sebesar lima persen. Itu untuk daerah, bukan untuk pemerintah pusat, kata dia. Meski begitu, ia optimistis pemerintah mampu mencapai target penerimaan meskipun akan mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun akibat stimulus di bidang perpajakan. Menurut Hadi, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk menutup kerugian itu. Pertama, seiring dengan bergulirnya kembali perekonomian, penerimaan akan meningkat dan penyelundupan juga akan berkurang. Sehingga kemudian PPh 22 dan PPN Impor sebesar 10 persen akan masuk, kata dia. Kedua, pemerintah menerapkan pembayaran pajak melalui sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3). Sistem ini dilakukan secara online melalui perbankan. Sehingga kami tidak direpotkan dengan kasus SSP (surat setoran pajak) palsu atau fiktif, yan banyak menganggu dan menyita waktu sampai ke proses pidana, tutur Hadi. Ketiga, Direktorat Jenderal Pajak akan membuka pintu lebar-lebar untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai kinerja aparat pajak. Caranya, masyarakat dapat mengadu melalui kotak pos ini dibuka sejak Senin (20/1). Kami akan terbuka dengan aspirasi masyarakat yang akan mengatakan, Pajak kurang pas,; Ada petugas pajak yang ndak benar, dan sebagainya, kata Dirjen. Selain itu, Hadi yakin, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak akan sangat membantu meningkatkan penerimaan pajak. Pasalnya, selama uji coba selama dua tahun terakhir, upaya itu cukup signifikan untuk menjaring lebih banyak wajib pajak. Sebelum 2000, penambahan wajib pajak hanya sekitar 70 ribu orang dan sekitar 100 ribu badan usaha. Tapi selama 2001 hingga 2002, wajib pajak justru bertambah sekitar 300-400 ribu. Itu suatu kemajuan, kata dia. Menurut dia, penerimaan pajak sebenarnya selalu menunjukkan angka yang fantastis setiap tahunnya. Setiap tahun penerimaan pajak selalu naik kurang lebih US$ 4 miliar, kata dia. Bahkan pada tahun lalu, penerimaan pajak melampaui target, yakni mencapai Rp 199 triliun. Banyak kalangan, kata Hadi, menyebut fenomena itu sebagai suatu anomali karena pada saat bersamaan target pertumbuhan ekonomi justru tidak terpenuhi. Karena itu, ia optimis kondisi itu akan berlanjut tahun ini seiring dengan penguatan bank data yang telah sejak dirintis dua tahun lalu. Dara Meutia Uning --- TNR