Warga menyiapkan bantuan sosial berupa paket sembako dari Presiden yang akan disalurkan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan Kementerian mendorong daerah memperbaharui data kesejahteraan warga. Data itu, kata dia, nantinya akan digunakan untuk dasar penyaluran bantuan sosial atau bansos penanganan virus corona Covid-19.
"Tapi kami melihat bagaimana teman-teman daerah siang malam mempersiapkan itu semua demi untuk bantuan itu cepat disalurkan dan diterima masyarakat," kata Hartono Laras dalam diskusi virtual Ngobrol @tempo, Kamis, 30 April 2020.
Dia mengatakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos secara besar dilakukan pada 2015. Kemensos juga sudah mengusulkan untuk melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh.
Tetapi sambil menunggu itu, kata dia, Kemensos sejak 2015 telah membangun sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Dari data itu, menurutnya, ada 40 persen lebih masyarakat dengan ekonomi terendah saat ini. Dia menggunakan data itu untuk penyaluran Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, listrik dan sebagainya.
"Data ini penting sekali. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini kita masih beruntung, untung ada data yang kemudian ada dalam DTKS," ujarnya.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan biasanya yang membuat pengumpulan data agak lama, yaitu karena ada salah ketik dari RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Namun menurutnya, perbaikan update data yang terus menerus juga harus dilakukan.
Dia berharap program bantuan sosial Kemensos segera diluncurkan. "Kalau sudah diluncurkan, biar ketahuan kekurangannya. Kami juga akan mengupload penerima bantuan dan manfaat," kata Airin.
Direktur Smeru Research Institute Widjajanti Isdijoso menemukan beberapa masalah mengenai data ini di lapangan. Menurut dia, tidak semua daerah melakukan update data tersebut dengan memadai.
"Dari 2015 hingga 2019 keakuratan data makin Berkurang. Ada 60 kabupaten tidak melakukan updating. Bahkan dari daerah yang melakukan updating data, ditemukan data yang tidak akurat dan memadai," kata dia.
Adapun Hartono mengatakan saat ini merupakan momentum yang baik untuk melakukan perbaikan, termasuk data.
