Belva Devara Mundur, Indef: Soal Kartu Pra Kerja Belum Tuntas

Reporter

Eko Wahyudi

Rabu, 22 April 2020 12:22 WIB

Sebelum mendirikan Ruangguru, Belva Devara sempat bekerja sebagai konsultan di perusahaan McKinsey & Company pada 2011. Kantor itu dikenal sebagai salah satu perusahaan dengan tingkat kesulitan tes wawancara yang paling tinggi. Belva diketahui hanya bekerja selama dua tahun dan memutuskan keluar pada tahun 2013. instagram.com/belvadevara

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengapresiasi mundurnya Adamas Belva Syah Devara atau Belva Devara dari posisinya sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Bhima, CEO Ruangguru tersebut telah menunjukkan bahwa generasi milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di Pemerintahan. "Namun masalah terkait Kartu Pra Kerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva," ucap Bhima melalui pernyataan tertulis yang diunggah pada akun media sosial Instagram pribadinya, Selasa 21 April 2020.

Bhima mengatakan, masih perlu dilakukan penyidikan terkait perjanjian mitra pelaksana Kartu Pra Kerja yang dilakukan sebelum Peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah. Kartu Pra Kerja juga tak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lebih membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan dengan pelatihan daring.

Untuk mencegah pemborosan anggaran, Bhima menyarankan Pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Pra Kerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terdampak oleh virus corona atau Covid-19.

"Dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik Pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya," tutur Bhima.

Advertising
Advertising

Bhima berharap Staff Khusus Milenial lainnya yang masih memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva, yakni memilih salah satu. Opsinya adalah tetap menjadi Stafsus atau profesional dan melanjutkan bisnisnya.

Menurut Bhima, perjalanan karier kawan-kawan Stafsus Milenial masih cukup panjang, dan generasi milenial yang jumlahnya 90 juta orang di Indonesia ini akan terus mengawasi setiap langkah mereka. Oleh karena itu, Bhima meminta kepada Stafsus Milenial Presiden untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. "Kalian adalah harapan sekaligus contoh bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Dengan mundurnya Belva sebagai Stafsus Presiden, kata Bhima, maka berakhirlah undangan debat terbuka yang ia sempat diajukan. "Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai Staf Khusus Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Adamas Belva Delvara mengaku mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Stafsus Presiden karena tak ingin ada polemik berkepanjangan terkait dugaan konflik kepentingan Ruangguru dan Kartu Prakerja.

"Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020," ujar Belva lewat keterangan tertulis pada Selasa, 21 April 2020. Surat itu disampaikan langsung ke Jokowi pada 17 April 2020,"

Belva menegaskan kembali bahwa tidak ada konflik kepentingan yang menyebabkan Ruangguru terpilih menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja

DEWI NURITA | EKO WAHYUDI

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

12 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

13 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

44 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

44 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

45 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

45 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

45 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

58 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

59 hari lalu

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

59 hari lalu

Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,

Baca Selengkapnya