TEMPO.CO, Jakarta – Bergesernya target waktu penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota baru dimanfaatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintahan baru.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan penyusunan rencana induk yang seharusnya rampung pada Juni atau Juli tahun ini bisa dikembangkan hingga akhir tahun. “Master plan harus semakin bagus agar semakin menarik dikerjasamakan bersama swasta,” ucapnya kepada Tempo, Senin 20 April 2020.

Penelitian mengenai sektor potensial ibu kota baru menjadi salah satu item utama yang dikaji sejak pra master plan. Di tahap awal, setelah menyisir berbagai variabel pembentuk produk domestik regional bruto (PDRB), Bappenas memperkirakan ibu kota yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan membangkitkan sektor jasa. Lingkupnya pun beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan jasa umum.

“Akan menarik urbanisasi,” ucap Rudy. “Tapi kita harus memastikan daya dukungnya dulu, sekitar tiga tahun pertama masih untuk sektor infrastruktur.”

Menurut dia, kajian pra master plan ibu kota baru yang disusun bersama Mckinsey Indonesia sejak akhir 2019 pun bisa dilengkapi. Meski tak merinci, Rudy menyebut penelitian itu sudah mencakup proyeksi kependudukan, serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang akan turut dijadikan metropolitan baru. Pembahasan rencana induk ibu kota ini melibatkan sembilan kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga. “Selain pokja infrastruktur, ada pokja peneliti pembiayaan, dampak ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan sebagainya.”

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sudah memastikan proyek pemindahan ibu kota tak berhenti, melainkan difokuskan pada pekerjaan lunak untuk sementara, selama masa krisis wabah Covid-19. Bappenas juga melanjutkan penawaran paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara senilai Rp 85 miliar, yang dibiayai dengan APBN 2020.

<!--more-->

“Master plan harus kita selesaikan, detail plan juga. Mungkin tertunda beberapa, tapi semua kebutuhan untuk sampai pada groundbreaking sudah kita kerjakan dengan baik,” ucapnya saat diwawancarai Tim Tempo, awal bulan ini.

Merujuk situs layanan pengadaan elektronik (LPSE) hingga kemarin, belum tercatat ada pendaftar paket konsultan master plan dicari dengan metode penunjukan langsung tersebut. Padahal, proyek itu terjadwal akan dievaluasi pada 27 April mendatang. Hingga berita ini ditulis, Suharso belum merespons lagi pertanyaan Tempo terkait paket konsultan proyek ibu kota negara baru itu.

Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan desain basis kawasan inti ibu kota yang disusun lembaganya akan disinkronkan dengan master plan Bappenas. “Begitu ada master plan untuk desain makro, pasti lokasi titik inti ibu kotanya sudah jelas, kami PUPR akan fokuskan pembangunan pertama di sana,” katanya. Namun, Endra memastikan belum ada anggaran dan pembangunan fisik dari Kementerian PUPR untuk proyek ibu kota negara pada tahun ini.