Staf Erick Thohir Duga Ada yang Paksa RI Terus Impor Ventilator

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Minggu, 19 April 2020 17:33 WIB

Staf Khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga saat berbincang dengan awak media di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. EKO WAHYUDI l Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga, menduga ada praktik mafia alat kesehatan di Tanah Air. Dugaan ini muncul lantaran tingginya impor Indonesia untuk produk-produk tersebut, salah satunya ventilator.

Padahal, kata Arya, ternyata dalam satu bulan saja sudah ada beberapa pihak di dalam negeri yang bisa merancang dan mengembangkan ventilator lokal, antara lain Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Kenapa selama ini mesti impor? Berarti ada trader. Pak Erick berpikir pasti ada yang memaksa ingin trading terus. Ini terbukti, ternyata kita bisa bikin ventilator," ujar Arya dalam sebuah diskusi daring, Ahad, 19 April 2020.

Arya mengatakan Kementerian BUMN belum mengidentifikasi lebih jauh siapa pemain dalam masalah ini. Hanya saja, ia melihat ada perilaku yang mengindikasikan bahwa Indonesia lebih senang membeli ketimbang membuat sendiri. "Mungkin untung lebih besar. Ke situ saja. Bukan identifikasi. Jadi kenapa lama betul tidak buat di sini."

Di tengah pandemi corona saat ini, ventilator-ventilator rancangan lokal masih diuji. Kalau sudah selesai dan bisa dibuat secara massal, Arya mengatakan, Kementerian BUMN akan segera menunjuk PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT LEN untuk memproduksinya. Bila produksi itu bisa diwujudkan, tuturnya, berarti selama ini Indonesia memang bisa memproduksi ventilator di dalam negeri. "Selama ini kita ngapain saja?" kata dia.

Sementara ini, sebelum produksi tersebut bisa dilakukan, Arya mengatakan pihaknya akan mencoba memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mengejar pasokan dari luar negeri dan melakukan impor. "Sekarang ada ventilator beli, ada bahan baku beli. Karena berebutan," ujar dia. Hal itu akan dilakukan secara paralel dengan pengembangan produksi lokal.

<!--more-->

Arya sebelumnya mengatakan praktik mafia alat kesehatan sekarang sudah terjadi pada level dunia. Salah satu praktiknya adalah pada perdagangan ventilator. Saat ini, ventilator menjadi alat kesehatan yang diburu semua negara. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan, termasuk di Indonesia. Walhasil, ketika pemerintah berhasil mendapatkan pasokan pun harganya sudah melambung tinggi. "Jadi ini sudah mafia dunia, bukan lagi lokal dan ini di dunia sudah terjadi," ujar Arya. Karena itu, ia mengatakan saat ini praktik mafia itu bukan hanya terjadi di dalam negeri namun juga di luar negeri.

Selama ini, Arya mengatakan, Indonesia memang masih banyak mengimpor barang-barang kesehatan. Misalnya saja alat kesehatan, bahan baku obat, hingga obat yang impornya bisa mencapai 90 persen. Karena itu, Kementerian BUMN saat ini sudah membuat subholding farmasi dengan harapan bisa menekan persentase impor itu hingga di bawah 50 persen.

Ketergantungan kepada barang impor pun, tutur dia, kemudian menguji Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini. Ketika permintaan tinggi, Indonesia kebingungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik di alat kesehatan, bahan baku obat, maupun di obat. Bahkan, saat ini Tanah Air harus beradu dengan negara lain untuk mencari bahan baku.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung adanya mafia dalam impor alat kesehatan. Mafia itu, kata dia, ada karena impor alat kesehatan ke Indonesia masih sangat besar mencapai 90 persen.

"Jangan semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus, akhirnya kita terjebak short term policy. (Impor alat kesehatan) Didominasi mafia, trader-trader itu, kita harus lawan dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan itu," kata Erick lewat akun Instagramnya, Kamis, 16 April 2020.

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

12 jam lalu

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

Sejumlah pihak mengomentari hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya