TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin pengembangan desa wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba bisa dimulai Juli mendatang. Oleh karena itu harus mulai dibahas siapa saja pelaksananya, bagaimana jadwal kerjanya, hingga berapa dana yang dibutuhkan.

"Juli kita mulai bekerja. Kalau tidak bisa, kita mundur sebulan," kata Luhut saat memimpin rapat koordinasi Pengembangan Desa Wisata di DSP Danau Toba secara virtual, Rabu, 15 April 2020.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, hari ini, Luhut menyatakan bakal membagi tugas kepada Kementerian dan Lembaga terkait agar ada langkah integrasi. "Kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Semua ini sudah tergambar apa yang harus dilakukan tiap kementerian/lembaga, jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita phsycal distancing," ujarnya seperti dikutip dari keterangan, Kamis, 16 April 2020.

Setidaknya ada 10 desa wisata yang rencananya akan dikembangkan di DSP Danau Toba, yang tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa). Dari semua desa tersebut, ada berbagai kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (tujuh desa), penyediaan air bersih (lima desa), pelatihan SDM (tiga desa) dan perbaikan rumah adat (dua desa).

Sebanyak tujuh kementerian akan bekerja sama, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengejar penyelesaian master plan desa wisata dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola desa wisata. Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan melakukan pendampingan pengelolaan dana desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDes.

Ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperbaiki akses jalan menuju dan dalam kawasan desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL. Sementara Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian bus air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan bus air.

Ada pula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga BUMN, seperti Pertamina dan pihak swasta yakni Airy, serta pemerintah daerah setempat yang harus menerjemahkan dukungan dan keinginan kuat masyarakat setempat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama akan menindaklanjuti hasil kunjungan yang dilakukannya bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan beberapa waktu lalu. Berkaca dari destinasi wisata di seluruh dunia, kesuksesan mereka adalah, dengan menjaga suasana yang kental dengan kearifan dan kultur lokal, dan yang terpenting adalah aksesibiltas dan juga kebersihan.

Wishnutama berharap para bupati agar fokus terhadap kebersihan, dan pengelolaan sampah tetap terjaga. "Tugas kami juga mencari potensi kreatifitas anak-anak muda yang masih memegang teguh adat dan budayanya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyatakan pihaknya sudah memulai pembangunan berbagai infrastruktur, di mana sebagian sudah dalam proses lelang dan ditargetkan pada tahun 2020 ini sudah terjadwal. "Program DSP Danau Toba dan lain-lain, seperti yang disampaikan Menko Luhut tadi, sudah mulai bekerjanya dan sudah mulai proses lelang semua, pada bulan Juni - Juli tahun ini sudah bisa dimulai," katanya.

Adapun Menkominfo Johny G. Plate pun mengungkapkan kesiapannya dengan mengoptimalisasi jaringan yang dibutuhkan sebagai koordinat wilayah yang butuh jaringan internet. "Di beberapa titik masih perlu jaringan, makanya kita perlu memberikan informasi yang cepat, agar provider bisa membangun dengan cepat juga," ucapnya.

Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan beberapa dermaga juga sudah mulai dibangun, dan untuk galangan kapal, sudah dianggarkan dan bias dimulai pada tahun 2021. Sementara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menyatakan landas pacu Bandara Sibisa sudah dapat didarati oleh pesawat berbadan sedang sejenis ATR.

ANTARA