Chatib Basri: Orang Harus Dibayar untuk Diam di Rumah saat Corona

Senin, 13 April 2020 19:47 WIB

Chatib Basri. TEMPO/Dwianto Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas menteri keuangan, Chatib Basri, mengatakan pemerintah saat ini sebaiknya mengesampingkan dulu pelbagai proyek seperti Omnibus Law maupun Ibu Kota Baru. Menurut dia, pengendalian wabah Virus Corona alias COVID-19 menjadi hal paling utama saat ini.

Pandemi Tidak Jadi Prioritas, Ekonomi RI Terancam

"Yang terpenting adalah mengendalikan pandemi sebagai prioritas utama, sebab, tanpa itu, seperti yang saya katakan, Indonesia tidak bisa meningkatkan kondisi ekonominya," ujar Chatib dalam sebuah diskusi daring, Senin, 13 April 2020. "Isu lain kita bicarakan setelah itu."

Untuk itu, Chatib meminta pemerintah fokus mengalokasikan anggarannya untuk tiga hal saja. Pertama, adalah untuk pembiayaan sektor kesehatan. Penguatan di sektor kesehatan penting untuk memastikan indonesia keluar dari masa pagebluk.

Artinya, untuk melakukan ini, Chatib mengatakan pemerintah harus menyiapkan pelbagai fasilitas guna mendukung penanganan kesehatan, misalnya alat tes, ventilator, alat kesehatan dan lainnya. Sehingga, fokus utama adalah mengendalikan penyakitnya. "Karena kalau itu tidak dikendalikan dan menyebabkan orang sakit, ekonomi juga akan tetap terdampak."

Fokus di kesehatan, tutur Chatib, memang berimplikasi kepada ekonomi. Misalnya, dengan fokus di kesehatan, pemerintah tentu harus menggalakkan orang untuk di rumah saja. Sehingga, fokus kedua adalah pemerintah mesti menyiapkan jaring pengaman sosial.

"Jadi orang harus dibayar untuk diam di rumah, itu kenapa bantuan langsung tunai sangat penting, pemerintah harus memberi kompensasi agar orang diam di rumah, karena kalau tidak, mereka akan tetap keluar untuk bekerja, khususnya di sektor informal," tutur Chatib.

Fokus ketiga adalah untuk membantu perusahaan yang terimbas Corona. Chatib memperkirakan dalam tiga sampai enam bulan ke depan, perusahaan mulai mengalami kesulitan dalam kinerja keuangannya dan berimbas kepada kendala membayar utang. Dalam kondisi itu, pemerintah harus membantu dalam memberi stimulus agar mereka bisa bertahan.

Sebelumnya, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, memastikan pemerintah memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 untuk penanganan virus corona Covid-19.

Jodi mengatakan perihal fokus pekerjaan pada penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Bu Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan Covid-19. Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujar Jodi dalam keterangan tertulis, Senin, 6 April 2020.

Jodi mengatakan pekerjaan terkait Ibu Kota anyar yang dilakukan saat ini hanya sebatas menjaga komunikasi dengan calon investor. Jodi menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran untuk saat ini. Pernyataan Jodi itu dilontarkan menanggapi anggapan pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran di tengah wabah Virus Corona ini. Pasalnya, belakangan ramai pemberitaan bahwa proyek Ibu Kota Baru tetap berjalan di tengah merebaknya Corona.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

2 hari lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

4 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

4 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

4 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

4 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

5 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Ancaman Bom, Lebih dari 50 Sekolah di Ibu Kota India Dievakuasi

6 hari lalu

Ancaman Bom, Lebih dari 50 Sekolah di Ibu Kota India Dievakuasi

Puluhan sekolah di wilayah ibu kota negara India dievakuasi pada Rabu 1 Mei 2024 setelah menerima ancaman bom melalui email

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

10 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

11 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

12 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya