TEMPO Interaktif, BANDUNG:Wakil Presiden Jusuf Kala mengatakan dirinya belum bisa membicarakan isi dari tawaran perundingan yang akan disodorkan pemerintah soal Kontrak Gas Tangguh ke Cina. Menurut dia, tawaran perundingan bisa berubah karena masih dalam proses. Kita berusaha berubah, katanya di Bandung, Jumat (29/8). Yang penting, menurut Kalla, nilai kontrak penjualan itu bisa lebih tinggi dari nilai kontrak penjalan gas itu saat ini. Itu intinya, nantilah, kalau target, tidak bisa diumumkan terbuka, kata Kala. Di sela kunjunganya ke PT Pindad itu, Kalla juga meluruskan, potensi kerugian negara akibat nilai kontrak penjualan gas itu bukan Rp 75 triliun. Tapi Rp 700 triliun potensinya, kalau tidak ada perubahan (kontrak), katanya. Ahmad Fikri
Berita terkait
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas
23 Februari 2024
Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.
Baca SelengkapnyaTambahan Penerima Harga Gas Khusus Belum Jelas, Menperin: Pusing Saya Hadapi ESDM
23 Februari 2024
Menperin Agus Gumiwang mengaku pusing karena usulan perluasan penerima harga gas khusus tak kunjung menemukan titik terang dari Kementerian ESDM.
Baca SelengkapnyaBerikut Harga Gas 3 Kg di Jakarta Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024
20 Desember 2023
Pemprov DKI memastikan harga dan stok tabung gas epliji 3 kg menjelang Natal dan tahun baru 2024 aman. Berikut harganya.
Baca SelengkapnyaPemboran 427 Sumur Pengembangan Selesai, SKK Migas Soroti Ketersediaan Rig
2 September 2023
SKK Migas mencatat telah menyelesaikan pemboran 427 sumur pengembangan hingga Juli 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi Instruksikan Menteri ESDM untuk Evaluasi Biaya Produksi Gas Bumi, Ini Sebabnya
1 Agustus 2023
Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri ESDM Arifin Tasrif agar mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaPetronas Klaim Tak Ada Indikasi Korupsi dalam Kontrak Migas di Sarawak
27 Mei 2023
Pernyataan Petronas itu muncul setelah Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) sehari sebelumnya mengumumkan penyelidikan dugaan korupsi kontrak migas itu
Baca SelengkapnyaPenyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar
3 Januari 2023
BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.
Baca SelengkapnyaAirlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas
24 November 2022
Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas
23 November 2022
Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.
Baca SelengkapnyaKepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar
23 November 2022
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.
Baca Selengkapnya
