Tempo.Co, Jakarta - Bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai pemerintah harus membuka berbagai peluang untuk bisa membiayai paket insentif demi memulihkan perekonomian akibat wabah Virus Corona. Salah satunya, tutur dia, adalah melalui penerbitan utang baru.

Pasalnya, dia menghitung anggaran yang perlu digelontorkan pemerintah untuk pemulihan tersebut bisa mencapai Rp 200 triliun. "Jadi ini bisa diambil dari realokasi anggaran 2020 tapi enggak bakal cukup, bisa juga menerbitkan surat utang atau obligasi, opsi ini harus dibuka," ujar Sandiaga dalam konferensi video, Kamis, 26 Maret 2020.

Ia menyarankan Kementerian Keuangan melakukan penyisiran dan melihat kebiasaan pengeluaran selama ini, serta melakukan pengoptimalan. Tak menutup kemungkinan, tutur Sandiaga, pemerintah perlu mengeluarkan keputusan melebarkan defisit anggaran.

Secara umum, Sandiaga mengatakan pemerintah setidaknya perlu menyiapkan dana Rp 200 triliun untuk memulihkan perekonomian akibat Virus Corona alias COVID-19. Dana itu terpisah dengan anggaran kesehatan untuk penanggulangan Corona. "Ini bisa diambil dari realokasi anggaran 2020 tapi enggak bakal cukup. Kita harus lihat apa yang bisa dilakukan penuhi ini," ujar Sandiaga.

Dari dana Rp 200 triliun itu, Sandiaga mengatakan paket ekonomi bisa digelontorkan berkala dan dibagi ke dalam empat paket. Paket pertama adalah yang menurut dia paling penting.

Paket yang diambil dari 25 persen dana itu bisa digunakan untuk memberi bantuan langsung tunai kepada masyarakat di golongan rentan atau 40 persen terbawah. "Saya dukung seperempat dari total dana itu bisa diarahkan dari basis data terpadu ke kelompok itu," tutur pria yang sempat mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2019 itu.

Berikutnya pada tahap kedua, anggaran 25 persen lainnya bisa diberikan kepada pelaku yang terdampak langsung dari wabah tersebut, misalnya para pekerja harian dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Bantuan itu diharapkan bisa memastikan para pengusaha UMKM tetap beroperasi sehingga tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja.

Sandiaga mengatakan Rp 50 triliun lainnya bisa digunakan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan di masa darurat wabah corona ini. Penyaluran bantuan itu bisa dilakukan menggunakan kartu pra-kerja, sesuai program pemerintah.

Sedangkan 25 persen dari total dana yang terakhir bisa diberikan untuk bantuan sektor keuangan. Sebab, kata Sandiaga, saat ini banyak perbankan, perusahaan pembiayaan, atau jasa keuangan yang kesulitan. Pasalnya, masyarakat saat ini sulit untuk membayar cicilan dan tagihan di situasi darurat ini.