Imbas Corona, Jokowi Naikkan Nilai Kartu Sembako Jadi Rp 200 Ribu

Selasa, 24 Maret 2020 11:45 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah Corona dinyatakan sebagai pandemik global dan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan nilai tunjangan untuk masyarakat bawah di tengah pandemi corona ini. Nilai kartu sembako yang semula Rp 150 ribu per keluarga per bulan, kini naik menjadi Rp 200 ribu.

Total, ada penambahan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk tunjangan Kartu Sembako Murah tersebut. "Akan ditambah lima puluh ribu menjadi dua ratus ribu per keluarga penerima manfaat," kata Jokowi dalam pengarahan kepada gubernur, Selasa, 24 Maret 2020.

Jokowi mengatakan penambahan anggaran itu akan berlaku selama enam bulan ke depan. Ia mengatakan, kebijakan itu diambil untuk membantu masyarakat mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Sekali lagi, bukan hanya penanganan kesehatan masyarakat, tetapi ekonomi melalui bantuan sosial."

Kartu Sembako Murah adalah salah satu program pemerintah untuk melindungi 40 persen masyarakat bawah. Dengan anggaran sebesar Rp 25,7 triliun di 2020, masyarakat diharapkan dapat membeli bahan-bahan kebutuhan pokok.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan ada 15,2 juta keluarga sasaran penerima Kartu Sembako Murah. Secara spesifik, Sri Mulyani mengatakan kenaikan anggaran tersebut sebesar Rp 4,56 triliun.

Advertising
Advertising

Dia mengatakan kenaikan tunjangan Kartu Sembako Murah itu untuk mendongkrak daya beli masyarakat bawah. Selain itu, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga mengkaji opsi menaikkan jumlah penerima bantuan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH).

Saat ini ada 10 juta keluarga penerima PKH di Indonesia dengan total anggaran Rp 31,38 triliun sepanjang 2020. Pemerintah tengah menimbang untuk menaikkannya menjadi 15 juta keluarga dengan besaran nominal yang sama.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Menteri Risma Ogah Hadiri Undangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

5 jam lalu

Menteri Risma Ogah Hadiri Undangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Pembahasan DTKS tidak perlu dilakukan di tempat mewah. Pembahasan bisa dilakukan di mana saja. Sebab, Risma menilai, hasil rapat lebih penting.

Baca Selengkapnya

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

5 jam lalu

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

6 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

6 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata Staf Khusus Menteri Keuangan

6 jam lalu

Sri Mulyani Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata Staf Khusus Menteri Keuangan

Staf khusus Menteri Keuangan memastikan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan menghormati segala diskusi dan aspirasi yang ada di masyarakat

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

8 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

9 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

9 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

9 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

10 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya