Ketimbang Tes Corona, Anggota DPR Didesak Segera Anggarkan BLT

Selasa, 24 Maret 2020 09:09 WIB

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengkritik keras rencana anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya menjalani pemeriksaan dan tes virus Corona atau Covid-19 dalam waktu dekat.

Ketimbang beramai-ramai ikut tes Corona, menurut Didik, anggota DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat yang perekonomiannya terdampak akibat virus Corona. Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus langsung diturunkan ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah.

Didik menyebutkan ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. "Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," ujarnya seperti dikutip dari pernyataan tertulis, Senin 23 Maret 2020.

Pernyataan Didik menanggapi rencana dilakukannya tes corona terhadap anggota DPR dan keluarganya merupakan salah satu poin keputusan yang dihasilkan melalui rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR pada Jumat, 20 Maret 2020.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapid test akan dilakukan setelah Sekretariat Jenderal DPR berunding matang dengan rumah sakit-rumah sakit yang menyediakan layanan merawat pasien positif terpapar virus Corona.

Dasco tak membantah langkah ini sebagai antisipasi karena banyak anggota DPR yang bepergian ke daerah selama masa reses. Rapid test akan berlangsung di kawasan rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

Lebih jauh Didik menilai tindakan yang dilakukan anggota DPR dan keluarganya adalah hal tanpa pertimbangan dengan mata hati yang jernih. "Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan, yang luar biasa, pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas," ucapnya.

Didik pun tak habis pikir kenapa anggota dewan tega melukai perasaan rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan pada saat ini. Walaupun alat tes corona itu tak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi ke publik yang buruk. "Semestinya, diam, tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat," ucap Didik.

Didik menjelaskan, bahwa keadaan rakyat mengalami kesusahan karena dampak ekonomi yang luar biasa ini tak dijadikan pertimbangan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes corona yang diistimewakan hanya untuk anggota legislatif dan keluarganya.

"Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," tuturnya.

Oleh karena itu, Didik meminta rencana pemeriksaan virus Corona terhadap anggota DPR beserta keluarganya dibatalkan. Sebab, anggota legislatif sebagai wakil rakyat seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat.

Dia menegaskan bahwa anggota DPR tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa ketika rakyat tengah merasakan duka yang begitu mendalam. "Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut," tuturnya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

23 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya